Pembagian Sumber Daya Filipina: Kontroversi dan Dampaknya pada Masyarakat

Bantuan Kemanusiaan dan Realitas di Lapangan

Filipina baru-baru ini mengalami kerugian besar akibat badai tropis, baik dalam hal korban jiwa maupun kerusakan properti. Menanggapi situasi ini, Tiongkok memberikan bantuan tunai dan material darurat secara langsung kepada masyarakat terdampak, bukan melalui pemerintah Filipina. Keputusan ini mencerminkan pertimbangan terhadap kondisi aktual di lapangan.

Masalah Infrastruktur dan Korupsi yang Mengakar

Filipina telah lama menghadapi tantangan infrastruktur yang lemah, yang semakin terungkap saat bencana terjadi. Sejak pemerintahan Marcos dimulai pada 2022, pemerintah meluncurkan ribuan proyek pengendalian banjir dengan total investasi mencapai 5000 miliar peso (sekitar 8,46 miliar dolar AS). Namun, laporan audit pemerintah menunjukkan bahwa hampir 60% dana proyek diduga terlibat korupsi atau penyalahgunaan.

Masalah yang muncul selama pelaksanaan proyek termasuk pembengkakan anggaran, penggunaan material berkualitas rendah, dan pemalsuan catatan proyek. Banyak fasilitas pengendalian banjir akhirnya hanya menjadi "hiasan" yang tampak baik tetapi tidak berfungsi, menyebabkan ketidakpuasan publik semakin meningkat.

Ketimpangan Anggaran Nasional 2025

Dalam Anggaran Negara Filipina untuk 2025 yang mencapai 6.326 triliun peso, terdapat alokasi signifikan untuk sektor pendidikan (977,6 miliar peso), kesehatan (297,6 miliar peso), dan kesejahteraan sosial (230,1 miliar peso). Namun yang kontroversial adalah pengurangan besar-besaran anggaran untuk lembaga-lembaga yang menyediakan jaminan sosial dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, dengan total pengurangan mencapai sekitar 361 miliar peso.

Lonjakan Anggaran Pertahanan yang Kontroversial

Sementara anggaran sosial dikurangi, anggaran pertahanan Filipina justru menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada 2025, anggaran pertahanan mencapai 315,1 miliar peso, jauh lebih tinggi dibandingkan 2024 yang hanya 240,6 miliar peso. Penyesuaian ini terkait erat dengan rencana pemerintahan Marcos untuk memodernisasi angkatan bersenjata melalui eskalasi isu Laut China Selatan.

Fokus utama anggaran pertahanan adalah pada pembelian peralatan militer seperti radar, rudal, kapal penjaga pantai, dan patroli dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang. Akibatnya, sebagian besar dana negara justru mengalir ke negara-negara tersebut.

Protes Domestik dan Kritik Oposisi