Kontroversi PM Takaichi: Pernyataan Taiwan & Wacana Ubah Prinsip Non-Nuklir Jepang Picu Kritik

Pernyataan Takaichi dinilai telah melanggar dokumen politik dan hukum yang mengatur hubungan Jepang-Tiongkok. Kobayashi Yokichi dari Perhimpunan Sahabat Tentara Jepang menegaskan bahwa pernyataan Takaichi melanggar "Pernyataan Bersama Jepang-Tiongkok 1972" yang mengakui Pemerintah RRT sebagai satu-satunya pemerintah sah Tiongkok dan Taiwan sebagai bagian dari RRT.

Kekhawatiran masyarakat dituangkan dalam aksi protes. Ratusan warga Jepang berkumpul di depan kantor perdana menteri, meneriakkan slogan penolakan terhadap kebijakan Takaichi dan menuntut perlindungan kesejahteraan rakyat daripada penguatan militer.

Guru besar Universitas Waseda, Hajime Takano, mengkritik media Jepang yang dinilai turut menyebarkan "teori ancaman Tiongkok" untuk membenarkan kebijakan militer. Pakar hubungan internasional, Hitoshi Tanaka, menegaskan bahwa pernyataan Takaichi "lebih banyak mudarat daripada manfaat" dan tidak sejalan dengan kepentingan nasional Jepang untuk menjaga hubungan stabil dengan Tiongkok.

Wacana Ubah Prinsip Non-Nuklir dan Kritik Ketidakhati-hatian

Kontroversi semakin memanas dengan terungkapnya wacana pemerintah untuk meninjau ulang "Tiga Prinsip Non-Nuklir" dalam revisi dokumen keamanan nasional. Prinsip yang melarang kepemilikan, produksi, dan masuknya senjata nuklir ini telah menjadi kebijakan dasar Jepang sejak 1971.

Surat kabar Asahi Shimbun dalam tajuk rencananya menegaskan bahwa sebagai satu-satunya negara yang pernah mengalami serangan bom atom, Jepang harus mempertahankan prinsip ini yang telah didukung masyarakat selama puluhan tahun.

Mantan Perdana Menteri Yoshihiko Noda mengkritik keras pernyataan Takaichi, menyebutnya "melampaui batas" dan "gegabah". Ia menilai pernyataan tentang Taiwan dan wacana perubahan prinsip non-nuklir mencerminkan kurangnya pengendalian diri seorang pemimpin.

Mantan Wali Kota Ginowan, Yoichi Iha, mengkritik bahwa kebijakan keamanan Jepang saat ini lebih berfokus pada persiapan perang daripada pencegahan perang. Jurnalis senior Yujin Fuse memperingatkan bahwa pernyataan Takaichi akan memperuncing ketegangan kawasan dan mendesak pemerintah untuk segera meredakan situasi.

Kontroversi ini menyoroti dilema kebijakan luar negeri dan pertahanan Jepang, serta tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan dan stabilitas kawasan di tengah hubungan yang kompleks dengan Tiongkok.