Kerugian Whoosh Rp 118 Triliun: Prabowo, Purbaya, dan Ujian Penegakan Hukum

2. Abuse of Power dan Kepentingan Asing

Jokowi dianggap menggunakan "tangan besi" dengan mengabaikan catatan akademik dan lebih mematuhi kepentingan kerja sama dengan China di bawah Xi Jinping. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai abuse of power dan korupsi politik, yang berdampak sistemik pada pembangunan.

3. Praktik Mark-Up Biaya Proyek

Terindikasi terjadi mark-up biaya pembangunan yang signifikan. Jika perkiraan wajar pembangunan infrastruktur berada di kisaran Rp 60 juta per m2, informasi dari sub-kontraktor menyebut nilai proyek Whoosh bisa mencapai Rp 700 juta per m2. Selisih yang sangat besar ini mengindikasikan lebih dari sekadar miss-management, tetapi praktik korupsi yang terencana.

Dampak Ekonomi dan Politik Jika Purbaya Di-reshuffle

Sikap tegas Menkeu Purbaya yang menolak menanggung kerugian Whoosh dianggap sudah pada jalur yang benar. Jika Prabowo memilih untuk meng-reshuffle Purbaya karena tekanan politik, maka akan timbul beberapa konsekuensi serius:

• Kepercayaan (trust) publik dan pasar terhadap rezim Prabowo akan merosot.
• Sentimen positif investor nasional dan internasional dapat berbalik negatif.
• Kebijakan ekonomi Purbaya akan terhambat, memicu kembali praktik "bandit ekonomi".
• Target pertumbuhan ekonomi di atas 7% akan sulit tercapai.

Kesimpulan: Ujian Integritas Kepemimpinan Prabowo

Kasus Whoosh menjadi ujian nyata bagi komitmen dan integritas kepemimpinan Prabowo. Pilihan yang diambil akan menentukan arah Indonesia ke depan: apakah menjadi negara dengan penegakan hukum yang kuat dan ekonomi yang sehat, atau terjebak dalam praktik yang mengorbankan kepentingan rakyat.

Rakyat membutuhkan pemimpin yang berani, cakap, berintegritas, nasionalis sejati, dan benar-benar berpihak pada kepentingan bangsa, bukan sekadar retorika.

Oleh: Agus Wahid, Analis Politik dan Pembangunan