Diplomasi Ancaman AS ke Iran: Skrip Usang yang Picu Ketegangan Global

Pergerakan Gugus Tugas Kapal Induk USS Abraham Lincoln menuju Teluk Persia pada awal 2026, disertai peringatan keras dari mantan Presiden AS Donald Trump kepada Iran, kembali mempertanyakan efektivitas diplomasi paksaan dalam menyelesaikan sengketa internasional di abad ke-21. Pendekatan ini, yang berakar pada hegemoni dan kekuatan militer, tidak hanya menjadi pola tetap kebijakan luar negeri AS tetapi juga mengancam stabilitas global.

Pola Usang Diplomasi AS: Ancaman Militer sebagai Senjata Utama

Sejarah mencatat pola berulang dalam respon AS terhadap konflik internasional. Skripnya dimulai dengan demonstrasi keunggulan ekonomi dan militer, diikuti penawaran perundingan dengan prasyarat sepihak, dan diakhiri dengan ultimatum "terima atau hadapi konsekuensi". Pendekatan dualistik ini terlihat jelas dalam kasus Iran: kapal induk dikerahkan sementara pembahasan aksi militer ditutup; perundingan diusulkan namun dibayangi ancaman. Dari Irak, Suriah, hingga Venezuela, ancaman kekuatan militer konsisten menjadi opsi pertama AS.

Mengapa Pola Pikir Hegemoni Selalu Gagal?

Pendekatan ini memiliki kelemahan mendasar. Pertama, ia mengabaikan harga diri nasional dan kedaulatan negara lain. Iran, sebagai peradaban dengan sejarah panjang, tidak mudah tunduk pada tekanan militer. Kedua, pencegahan militer justru sering memicu eskalasi ketegangan dan menciptakan dilema keamanan, alih-alih menyelesaikan akar masalah. Ketiga, pola "kekuatan adalah kebenaran" mengikis hukum dan institusi multilateral internasional, mendorong dunia ke arah yang lebih primitif dan tidak stabil.