Pengawasan Komponen Biaya
DPR akan meneliti detail setiap pos anggaran BPIH 2026, meliputi biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Arab Saudi. Simulasi perhitungan per embarkasi juga diminta untuk mengidentifikasi potensi penghematan, khususnya di wilayah dengan biaya logistik tinggi.
Transparansi Pengelolaan Dana Haji
Marwan menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap kontrak layanan pihak ketiga di Arab Saudi. "Seluruh kontrak dan nota transaksi harus terbuka. Jangan ada komponen biaya yang tidak jelas peruntukannya. Ini dana umat, jadi harus dikelola dengan penuh tanggung jawab," tegasnya.
Tujuan akhir pembahasan BPIH bukan sekadar menekan nominal, tetapi menciptakan keseimbangan antara kualitas layanan dan kemampuan finansial jemaah. Dengan keputusan yang transparan dan efisien, diharapkan ibadah haji 2026 dapat berjalan optimal dengan biaya yang terjangkau.
Artikel Terkait
Sopir Bus Rosalia Indah Dipecat Usai Viral Ugal-ugalan: Kronologi & Ancaman Hukum
DPR Desak Kemensos Permudah Izin Donasi Bencana, Utamakan Penyelamatan Nyawa
Foto Rahasia Epstein Dibuka: Trump, Clinton, Bill Gates Terseret Skandal
Forum Kiai NU Jawa Desak MLB PBNU, Usul Rhoma Irama Masuk Kepengurusan