Pengawasan Komponen Biaya
DPR akan meneliti detail setiap pos anggaran BPIH 2026, meliputi biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Arab Saudi. Simulasi perhitungan per embarkasi juga diminta untuk mengidentifikasi potensi penghematan, khususnya di wilayah dengan biaya logistik tinggi.
Transparansi Pengelolaan Dana Haji
Marwan menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap kontrak layanan pihak ketiga di Arab Saudi. "Seluruh kontrak dan nota transaksi harus terbuka. Jangan ada komponen biaya yang tidak jelas peruntukannya. Ini dana umat, jadi harus dikelola dengan penuh tanggung jawab," tegasnya.
Tujuan akhir pembahasan BPIH bukan sekadar menekan nominal, tetapi menciptakan keseimbangan antara kualitas layanan dan kemampuan finansial jemaah. Dengan keputusan yang transparan dan efisien, diharapkan ibadah haji 2026 dapat berjalan optimal dengan biaya yang terjangkau.
Artikel Terkait
Mengapa Prabowo Diam? Strategi Politik di Balik Isu Ijazah Jokowi yang Kembali Viral
Menteri Keuangan Pamer Topi 8%, Ini Strategi Pemerintah Pacu Pertumbuhan Ekonomi
Kongres III Projo 2025: Bakal Jadi Partai Politik atau Tetap Sebagai Relawan?
WFH di DPRD Jabar 2026: 50% Pegawai Kurang Produktif Akan Bekerja dari Rumah