Hari Purwanto lebih lanjut menyatakan bahwa proyek Whoosh dinilai tidak memberikan dampak signifikan dalam mengurai kemacetan. Yang lebih memprihatinkan, beban kerugian dari kasus Whoosh ini justru ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa Jokowi layak untuk dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan. Hal ini penting untuk menegaskan prinsip bahwa semua pihak sama di depan hukum, tanpa terkecuali.
KPK Telah Lakukan Penyidikan Kasus Whoosh Sejak Awal 2025
Di sisi lain, terungkap bahwa KPK telah melakukan penyelidikan terkait proyek Whoosh sejak awal tahun 2025. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan ini, meskipun identitas mereka belum diungkap secara publik oleh KPK.
Perkembangan terbaru dari penyelidikan KPK ini terus dinantikan oleh publik untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh.
Artikel Terkait
SP3 Kasus Ijazah Jokowi: Analisis Lengkap Strategi Pengalihan Isu & Dampak Restorative Justice
Danantara Ambil Alih 28 Perusahaan di Sumatra: Tambang Agincourt Milik Astra Dialihkan ke Perminas
Hotman Paris Bantu Korban Es Gabus Viral: Perempuan Pemicu Fitnah Dicari
Indonesia dalam Dewan Perdamaian Trump: Pelanggaran Prinsip Bebas Aktif?