Kemnaker Usir 94 WNA Ilegal di Simalungun, Ternyata Bermasalah di Izin Kerja!

Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker, Ismail Pakaya, menegaskan bahwa langkah ini merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan. "Mereka kami keluarkan karena tidak memiliki pengesahan RPTKA, sesuai amanat PP Nomor 34 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 8 Tahun 2021," jelas Ismail pada Minggu, 25 Oktober 2025.

Imbauan Kemnaker kepada Perusahaan dan Masyarakat

Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, menyampaikan imbauan keras kepada semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa setiap tenaga kerja asing wajib memiliki RPTKA sebagai syarat utama untuk bekerja secara legal di Indonesia.

Sunardi juga mengajak serta peran serta aktif masyarakat dalam pengawasan. "Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan dan pengawasan dari masyarakat agar semua dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku," pintanya.

Komitmen Menjaga Iklim Ketenagakerjaan yang Tertib

Tindakan Kemnaker ini sejalan dengan arahan Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli, yang menekankan pentingnya sinergi dan pengawasan publik untuk menciptakan serta menjaga iklim ketenagakerjaan yang tertib, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.