Wacana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto, kembali memicu perdebatan sengit di kalangan politisi. Isu kontroversial ini memunculkan penolakan keras dari PDI Perjuangan yang diungkapkan langsung oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Ribka Tjiptaning secara tegas menyatakan penolakannya terhadap usulan penganugerahan gelar pahlawan nasional bagi Soeharto. Dalam pernyataannya yang dikutip dari Suara.com pada Jumat (24/10/2025), politisi PDIP ini secara retoris mempertanyakan dasar pengajuan usulan tersebut.
"Menolak keras! Lah aneh aja ya. Apa hebatnya Soeharto? Siapa mau dikasih gelar pahlawan?," tegas Ribka Tjiptaning. Ia mengingatkan kembali catatan sejarah kelam periode Orde Baru yang dinilainya bertentangan dengan nilai-nilai kepahlawanan.
Politikus PDIP tersebut menyoroti praktik-praktik pemerintahan masa lalu yang dianggapnya tidak mencerminkan jiwa kepahlawanan. "Memenjarakan tanpa pengadilan. Memecat tanpa salah," tuturnya mengkritik kebijakan-kebijakan kontroversial era Soeharto.
Di sisi lain, pandangan berbeda disampaikan oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. Menurutnya, secara kelembagaan status Soeharto sudah dinyatakan bersih melalui Ketetapan MPR di masa lalu. "Pada periode lalu yang bersangkutan sudah dinyatakan clear, dalam arti sudah menjalankan proses seperti yang ditetapkan dalam TAP MPR," ujarnya.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Tiba di Kuala Lumpur, Hadiri KTT ASEAN 2025 Sebelum Lanjut ke KTT APEC
Mahasiswa Tewas Misterius di Sungai Gempol Indramayu, Lehernya Terlilit Sweater Hitam
Nanzaby FC Tumbangkan Moncongbulo 4-3, Drama 7 Gol Warnai Pro Futsal League 2025
Sandra Dewi Buka Rekening Atas Nama Asisten, Ini Faktanya dan Tujuan Mengejutkannya