Biaya Rekonstruksi Gaza Tembus Rp881 Triliun, Ini Rincian Kebutuhan Mendesak
Jalur Gaza memerlukan dana rekonstruksi yang sangat besar menyusul kehancuran masif akibat dua tahun serangan Israel. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa sekitar 90 persen bangunan di wilayah kantong tersebut hancur.
Laporan Resmi: Kerusakan Fisik dan Kerugian Ekonomi
Laporan Penilaian Kerusakan dan Kebutuhan Sementara (IRDNA) Gaza dan Tepi Barat yang dirilis Bank Dunia, Uni Eropa, dan PBB pada Februari 2025 memperkirakan biaya rekonstruksi Gaza mencapai 53 miliar dolar AS (setara Rp881 triliun). Kebutuhan jangka pendek dalam tiga tahun pertama pasca-perang diperkirakan sekitar 20 miliar dolar AS (Rp332,4 triliun).
Berdasarkan data situasi dari Oktober 2023 hingga Januari 2025, perkiraan kerusakan fisik mencapai 29,9 miliar dolar AS, sementara kerugian ekonomi dan sosial mencapai 19,1 miliar dolar AS.
Perumahan: Sektor Paling Terdampak
Sektor perumahan menjadi yang paling terdampak dengan kerugian mencapai 15,8 miliar dolar AS (53% dari total kerusakan). IRDNA mengalokasikan 15,2 miliar dolar AS (30% dari total biaya) khusus untuk membangun kembali rumah.
- Kebutuhan jangka pendek (3 tahun): 3,7 miliar dolar AS untuk tempat tinggal alternatif
- Kebutuhan jangka menengah-panjang: 11,4 miliar dolar AS untuk rekonstruksi rumah permanen
Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengungkapkan Israel telah menghancurkan 92 persen rumah warga Palestina di Gaza hingga Mei 2025.
Kesehatan: 7 Miliar Dolar untuk Pemulihan
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan rekonstruksi sektor kesehatan di Gaza membutuhkan lebih dari 7 miliar dolar AS. Data menunjukkan tentara Israel melakukan:
Artikel Terkait
Kepala BNPB Minta Maaf ke Bupati Tapsel: Analisis Lengkap & Respons Banjir Bandang Sumatera
Masyarakat Adat Desak Prabowo Copot Bahlil dan Raja Juli Atas Tambang Ilegal Picu Bencana Sumatera
Gus Ulil Dibombardir Telepon & WA Usai Debat Panas dengan Greenpeace, Apa Isu Wahabisme Lingkungan?
Impor Beras 2025: 364.300 Ton untuk Kebutuhan Khusus & Industri, Kementan Pastikan Tak Ganggu Harga Petani