Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Komitmen Tekan Utang dan Pangkas Belanja Tidak Produktif
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk menekan penerbitan utang baru. Dalam arah kebijakannya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari utang. Apabila utang tetap diperlukan, Purbaya menekankan bahwa penggunaannya harus memberikan dampak nyata dan maksimal bagi perekonomian nasional.
“Kita akan coba mengurangi penerbitan utang seoptimal mungkin. Dalam artian kalau saya utang pun, itu pemakaiannya harus maksimal, jangan ada kebocoran, harus menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan seoptimal mungkin,” ujar Purbaya dalam Zoom Meeting bersama media di Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 10 Oktober 2025.
Fokus pada Efisiensi Belanja Negara
Selain pengendalian utang, strategi fiskal lainnya yang ditekankan Menkeu adalah efisiensi belanja pemerintah. Purbaya menyatakan akan memangkas pos-pos pengeluaran yang dinilai tidak produktif, tanpa mengganggu kelangsungan program-program prioritas nasional yang telah ditetapkan.
“Kita akan coba kontrol belanja pemerintah supaya lebih baik, sehingga belanja yang tidak perlu bisa saya potong. Bukan berarti saya memotong program pemerintah, tetapi saya memotong program yang tidak efisien dan hanya memboroskan uang negara, yang sebagian diperoleh dari utang,” tegasnya.
Kondisi Terkini Utang Pemerintah Pusat
Hingga akhir Juni 2025, total outstanding utang pemerintah pusat tercatat sebesar Rp9.138,05 triliun. Angka ini setara dengan 39,86 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang mendekati batas psikologis 40 persen yang selama ini menjadi acuan pemerintah.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, komposisi utang tersebut terdiri atas pinjaman sebesar Rp1.157,18 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp7.980,87 triliun. Meski masih tinggi, angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan posisi Mei 2025 yang mencapai Rp9.177,48 triliun.
Artikel Terkait
Presiden Peru Diturunkan Paksa, Gagal Tumpas Gelombang Kriminal yang Mencekam
Kronologi Pembunuhan Dina Oktaviani, Karyawan Alfamart: Motif dan Fakta yang Terungkap
Menkeu Purbaya Tegaskan APBN Tak Bayar Utang Kereta Cepat China, Lalu Siapa yang Tanggung Jawab?
Sri Sultan HB X Antre di Lampu Merah, Rombongan Tot Tot Wuk Wuk Malah Salip Viral!