Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Raperda KTR, Suhaimi, menegaskan pihaknya tetap akan menuntaskan pembahasan secepatnya. Ia menyebut tambahan waktu yang diberikan pimpinan DPRD hanya untuk penyelarasan teknis, bukan membuka ulang substansi pembahasan.
“Kalau misalnya dua hari ini selesai, ya sudah selesai. Kita masih diberikan waktu satu bulan, tapi kalau hari ini selesai ya hari ini selesai,” ujarnya seperti dikutip redaksi, Minggu, 5 Oktober 2025.
Namun, sikap berbeda datang dari Fraksi PDIP. Anggota DPRD DKI, Jhonny Simanjuntak, justru menerima langsung Petisi Penolakan Pedagang se-DKI Jakarta yang diserahkan oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Perjuangan dan Komunitas Warteg Nusantara (KOWANTARA).
“Saya menyadari sebagai wakil rakyat harus responsif. Faktanya PP 28 yang menjadi dasar perda ini tidak jalan karena tak sesuai kondisi lapangan,” kata Jhonny.
Ia berjanji akan memperjuangkan aspirasi pedagang dalam pembahasan di Bapemperda.
“Memang kami di DPRD punya pandangan berbeda-beda, tapi saya akan sampaikan agar Ranperda KTR ini ditinjau kembali sesuai masukan teman-teman pedagang,” tutupnya
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Skandal Pemerasan Propam Polda Sumut: Kabid & Kasubbid Diduga Palak Anggota, Kerugian Capai Miliaran!
Kontroversi Anggaran Filipina 2025: Dampak Lonjakan Dana Pertahanan vs Kesejahteraan Rakyat
Skandal KPK: ASDP Beli Kapal Tua & Rusak dengan Harga Lebih Mahal, Ancam Nyawa Penumpang
VIDEO 2 JAM Insanul Fahmi & IR: Wardatina Bongkar Bukti Adegan Dewasa & Lapor Polisi