GELORA.ME - Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani menyebut mantan perdana menteri Inggris Sir Anthony Charles Lynton Blair atau Tony Blair akan menjadi salah satu dewan pengawas Danantara.
"Iya salah satunya [Tony Blair]," kata Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2).
Sebelumnya Presiden Prabowo telah meluncurkan BPI Danantara setelah menandatangani tiga aturan baru pada Senin di Istana Negara.
Salah satunya Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN di Istana Kepresidenan.
Kemudian, Prabowo juga menandatangani PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
Lalu, Prabowo juga Keppres Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan Dewas dan Badan Pelaksana Danantara.
Rosan dibantu oleh Dony Oskaria dan Pandu Sjahrir sebagai badan pelaksana BPI Danantara.
Dony menjadi Chief Operating Officer BP Danantara dan Pandu sebagai Chief Investment Officer BP Danantara.
👇👇
Zionis akan terlibat dalam pengelolaan uang rakyat Indonesia. pic.twitter.com/DXJt9IuQUS
— Ted Investigasi.org (@TedInvestigasi) February 24, 2025
Profil Tony Blair
Sir Anthony Charles Lynton Blair atau yang populer dikenal dengan nama Tony Blair merupakan mantan perdana menteri Inggris yang menjabat selama 10 tahun dari Mei 1997 hingga Juni 2007.
Blair merupakan tokoh Partai Buruh hingga 2007. Pada 2008, dia menjadi Founder Faith and Globalisation Initiative, sebuah kelompok universitas internasional guna membentuk jaringan global yang berfokus pada keyakinan dan globalisasi.
Sejak remaja, Blair sudah menyelami dunia politik. Ia menjadi pemimpin partai Buruh pada Juli 1994 dengan meraup dukungan 57 persen suara.
Blair bahkan menjadi perdana menteri termuda dalam sejarah Inggris karena terpilih pada 1997.
Blair pernah mengenyam pendidikan di Fettes College di Edinburg dan Universitas Oxford.
Putra pengacara Leo Blair itu mempelajari hukum dengan peminatan religius dan musik populer, serta hukum ketenagakerjaan dan komersial.
Selain menjadi dewan pengawas Danantara, Tony Blair juga menjadi dewan pengarah pembangunan ibu kota negara baru.
Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), memilihnya dengan harapan dapat membangun kepercayaan dunia terhadap rencana pembangunan ibu kota negara baru.
Sumber: CNN
 
                         
                                 
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
Artikel Terkait
Shell dan TotalEnergies Catat Penurunan Laba, Ini Penyebab dan Proyeksi Harga Minyak
Hujan Es Tangerang 2025: Penyebab, Dampak, dan Penjelasan BMKG
Bestari Barus Buka Suara Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ini Alasan Kontroversialnya
Kota Wisata Ecovia Cibubur: Hunian Hijau Harga 1,8 M oleh Sinar Mas Land