GELORA.ME - Gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Perekat Nusantara terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait dugaan nepotisme dinilai tidak tepat atau salah alamat.
Komandan Hukum dan Advokasi Solidaritas Anak Muda Untuk Keberagaman dan Toleransi Indonesia (SAKTI), Enggar Bawono mengatakan, Presedin Jokowi tidak pernah mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara terkait pencalonan Prabowo - Gibran di Pilpres 2024.
Sehingga, ia menilai gugatan yang dilayangkan tidak tepat bahkan mengada-ada.
"Gugatan dimaksud sangatlah tidak tepat dan terlalu mengada ada. Sebab, Presiden Jokowi tidak pernah mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara apapun terkait pencalonan Prabowo Subianto dan GIbran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024," ujar Enggar Bawono, Minggu 14 Januari 2023.
Baca Juga: Gunung Pancar: Surga Alam dan Sejarah yang Mempesona di Bogor
Untuk itu, Enggar Bawono beranggapan bahwa gugatan yang diajukan TPDI dan Perekat Nusantara tersebut merupakan gugatan yang salah alamat (error in Persona).
Artikel Terkait
Berkas Epstein Dibuka: Memo FBI Sebut Trump Dikendalikan Israel, Benarkah?
Hasil Investigasi Polda Metro: Bhabinkamtibmas Tak Aniaya Penjual Es Gabus
Fakta Kain Kabah untuk Jeffrey Epstein: Kronologi & Dokumen Rahasia Terungkap
Kritik DPR: Iuran Indonesia Rp16,7 Triliun di Dewan Perdamaian Gaza Dikhawatirkan Dukung Militer Israel