Seperti diketahui bersama, di awal Republik Indonesia merdeka, setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kondisi Jakarta sebagai ibukota menjadi tidak stabil lantaran pendudukan oleh tentara Belanda (NICA). Hal ini mendorong para pemimpin melakukan pemindahan ibu kota dengan cepat ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946.
Eko Suwanto, Ketua DPC PDI Perjuangan Yogyakarta menyebutkan perjalanan rahasia ini jelas beresiko dan tanggung jawab atas itu dipahami benar oleh dwi tunggal Sukarno-Hatta sebagai pemimpin bangsa Indonesia.
"Di Yogyakarta inilah, politik diplomasi Indonesia dijalankan, dwi tunggal kepemimpinan NKRI oleh Sukarno-Hatta dijalankan. Sumbangsih dan peran Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Puro Pakualam dalam sejarah Indonesia itu nyata, seluruh kegiatan operasional pemerintahan dijalankan dari Yogyakarta, operasional pemerintah disumbang oleh Kasultanan dan Keraton Yogyakarta," kata Eko Suwanto, Ketua DPC PDI Perjuangan Yogyakarta.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: sijogja.com
Artikel Terkait
Banjir Bandang Aceh Tamiang 2025: Permukiman Hilang Tertimbun Kayu Gelondongan
Pencabutan Izin Tambang di Indonesia: Hanya Ganti Nama, Eksploitasi Tetap Berjalan?
Ray Rangkuti Kritik Keras Tito Karnavian Soal Bantuan Malaysia: Analisis Lengkap
61 Tentara Israel Bunuh Diri Sejak Perang Gaza, Angka Mencengangkan Terungkap