Martje van Nes, direktur PAX, mencatat bahwa Belanda memiliki kerangka penilaian khusus untuk ekspor senjata, yang melarang keras ekspor ketika barang-barang militer dapat berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau hukum kemanusiaan internasional.
“Tidak dapat dipahami bahwa pemerintah sengaja menyimpang dari kebijakan ini, meskipun sudah ada peringatan yang jelas. Hal ini membuat mereka ikut bertanggung jawab atas penggunaan peralatan tersebut,” tambahnya.
Dagmar Oudshoorn, direktur Amnesty International, mengamati bahwa Belanda suka menampilkan dirinya sebagai “juara hukum internasional.” Namun, dia memperingatkan bahwa pemerintah Belanda kini “kehilangan kredibilitas.”
Dia menambahkan bahwa dengan mengekspor senjata ke Israel, Belanda berisiko “terlibat dalam pelanggaran hukum kemanusiaan internasional.”
Organisasi tersebut dibantu oleh pengacara Liesbeth Zegveld dan Thomas van der Sommen. Kampanye crowdfunding untuk proses tersebut diluncurkan pada Selasa dan organisasi lain akan diundang untuk mendukung kasus mereka.
Menteri Luar Negeri Belanda Hanke Bruins Slot menolak mengomentari gugatan tersebut, menurut tanggapannya kepada ANP.
Sumber: tempo
Artikel Terkait
BMKG dan BNPB Modifikasi Cuaca Hingga 3 November, Ini Tujuannya
BMKG Prediksi Puncak Musim Hujan 2025-2026 Lebih Lama, November hingga Februari
Emil Audero Siap Hadapi Juventus, Bekas Klubnya di Liga Italia: Preview & Link Live Streaming
KR, Pemasok Narkoba Onadio Leonardo yang Dibekuk di Sunter, Diungkap Polisi