"Pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya, pemerintah Kabupaten/Kota serta Provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," ucap Jokowi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (1/11).
Jokowi mengaku dirinya mendapat informasi adanya pemindahan atribut partai dari penjabat (Pj) Gubernur Bali, terkait pemindahan atribut-atribut partai.
Jokowi mengingatkan, seluruh jajaran pemerintah daerah harus bersikap netral pada Pemilu 2024.
"Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral," ujar Jokowi.
ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," sambungnya.
Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan jajaran pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menertibkan atribut partai, harus terlebih dahulu berkomunikasi dengan pimpinan partai yang ada di wilayah tersebut.
"Artinya harus ada komunikasi, komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah supaya tidak terjadi miskomunikasi," pungkas Jokowi.
Sumber: jawapos
Artikel Terkait
Hasil Investigasi Polda Metro: Bhabinkamtibmas Tak Aniaya Penjual Es Gabus
Fakta Kain Kabah untuk Jeffrey Epstein: Kronologi & Dokumen Rahasia Terungkap
Kritik DPR: Iuran Indonesia Rp16,7 Triliun di Dewan Perdamaian Gaza Dikhawatirkan Dukung Militer Israel
Toxic Leadership Kapolri Listyo Sigit: Analisis Krisis Komunikasi Pemerintahan Prabowo