GELORA.ME - Agar tidak menjadi tempat berkembangnya radikalisme, semua tempat ibadah diusulkan untuk dikontrol oleh pemerintah. Usulan ini disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) setelah melihat tindakan yang dilakukan negara-negara lain.
Usulan ini disampaikan Kepala BNPT, Rycko Amelza Dahniel, dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin (4/9), menanggapi pernyataan anggota DPR Fraksi PDIP, Safaruddin.
Saat itu Safaruddin menyinggung kasus karyawan PT KAI yang terpapar paham radikalisme. Berdasarkan pengamatan Safaruddin, ada masjid di BUMN kawasan Kalimantan Timur yang setiap hari mengkritik pemerintah.
"Ya memang kalau kami di Kalimantan Timur, ada masjid di Balikpapan, itu masjidnya Pertamina, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ Pak, di dekat Lapangan Merdeka itu," papar Safaruddin.
Merespons informasi Safaruddin, Rycko menjelaskan bahwa perlu adanya mekanisme kontrol terhadap penggunaan dan penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme.
Artikel Terkait
Rudy Ong Chandra Segera Disidang KPK, Begini Modus Korupsi IUP Kaltim yang Libatkan Bos Tambang
Jadwal Timnas Indonesia U-17 Vs Brasil U-17 di Piala Dunia 2025: Nova Arianto Ungkap Formula Kejutan!
Trump Ancam Hentikan Bantuan AS ke Israel Jika Tepi Barat Dicaplok
3 Rute Penerbangan Indonesia ke Arab Saudi 2024: Bandara, Maskapai & Tips Booking