Terungkap! China Diam-diam Bangun Pangkalan Militer di 'Gerbang' Indonesia

GELORA.ME - Berita mengejutkan datang dari wilayah Laut China Selatan (LCS) ketika China dilaporkan telah membangun pangkalan militer di gerbang perairan Indonesia. Keputusan ini merujuk pada wilayah Laut China Selatan yang kaya akan sumber daya alam dan letak strategisnya di utara Indonesia.

Foto-foto satelit yang diungkap oleh perusahaan pencitraan Bumi, Planet Labs PBC, telah mengungkap informasi penting mengenai pembangunan tersebut. Beberapa gambar menunjukkan bahwa sebuah landasan terbang berpanjang 600 meter (2.000 kaki) telah dibangun di Pulau Triton, yang terletak di Kepulauan Paracel, antara 12 Juli dan 15 Agustus.

Tindakan ini langsung menarik perhatian sejumlah pengamat dan ahli. Raymond Powell, seorang peneliti dari Gordian Knot Center for National Security Innovation di Stanford University, menilai bahwa citra satelit tersebut kemungkinan adalah gambaran dari pangkalan militer yang dirancang untuk menampung pesawat patroli dan drone. 

"Drone berukuran sedang dan pesawat turboprop berawak kecil dapat beroperasi dari pulau tersebut, yang akan membantu China dalam menguatkan klaim yurisdiksinya atas wilayah tersebut." katanya dikutip dari Radio Free Asia (RFA), Jumat (18/8/23).

LCS (Laut China Selatan), secara garis besar adalah jalur vital untuk sebagian besar pengiriman komersial dunia yang melibatkan beberapa negara yang berbatasan dengan lautan tersebut, termasuk Indonesia, Brunei, Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.

Lautan ini memiliki potensi kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas alam serta hasil tangkapan ikan. Namun, China telah lama bersikukuh dengan klaimnya atas 90% wilayah LCS melalui apa yang mereka sebut sebagai "sembilan garis putus-putus".

Konsep klaim tersebut membuat Beijing menguasai sekitar 3,5 juta kilometer persegi (1,4 juta mil persegi) wilayah laut. Klaim ini telah menyebabkan meningkatnya ketegangan politik global dan memicu kemungkinan konflik terbuka terkait sengketa wilayah ini.