Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu menilai, pernyataan JK perlu ditelaah lebih lanjut. Jika itu benar, artinya ongkos politik bagi orang yang ingin menduduki kursi nomor satu partai politik sangat besar.
"Dan kemudian akan menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, buat apa. Dan kalau misalnya kita cek untuk urusan penyelenggaraan teknis saya kira sewa hotel tidak akan semahal itu, akomodasi bagi peserta kongres atau munas juga tidak akan semahal itu," ujarnya.
Burhanudin menduga uang Rp600 miliar digunakan untuk melakukan tindakan suap para peserta kongres partai itu.
"Jangan-jangan biaya semua itu juga diperuntukkan dengan tanda kutip bribing ya, menyuap peserta kongres agar yang diinginkan oleh timesenya jadi itu," tuturnya.
"Dan lagi-lagi ini seperti mengkonfirmasi rahasia umum yang sudah kita diskusikan ya," pungkasnya.
Sumber: suara
Artikel Terkait
Wakil Wali Kota Bogor Geram Temukan Genangan Air Kencing di Alun-Alun, Doakan Pelaku Masuk Neraka
Prabowo Apresiasi Pertemuan Trump-Xi di KTT APEC 2025, Bahas Kerja Sama RI-Selandia Baru
BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem Hujan Lebat Landa Indonesia Hingga 6 November 2025, Ini Daftar Wilayahnya
Prediksi Persib vs Bali United: Thom Haye Kunci Kemenangan Tanpa Guaycochea