Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu menilai, pernyataan JK perlu ditelaah lebih lanjut. Jika itu benar, artinya ongkos politik bagi orang yang ingin menduduki kursi nomor satu partai politik sangat besar.
"Dan kemudian akan menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, buat apa. Dan kalau misalnya kita cek untuk urusan penyelenggaraan teknis saya kira sewa hotel tidak akan semahal itu, akomodasi bagi peserta kongres atau munas juga tidak akan semahal itu," ujarnya.
Burhanudin menduga uang Rp600 miliar digunakan untuk melakukan tindakan suap para peserta kongres partai itu.
"Jangan-jangan biaya semua itu juga diperuntukkan dengan tanda kutip bribing ya, menyuap peserta kongres agar yang diinginkan oleh timesenya jadi itu," tuturnya.
"Dan lagi-lagi ini seperti mengkonfirmasi rahasia umum yang sudah kita diskusikan ya," pungkasnya.
Sumber: suara
Artikel Terkait
Banjir Bandang Aceh Tamiang 2025: Permukiman Hilang Tertimbun Kayu Gelondongan
Pencabutan Izin Tambang di Indonesia: Hanya Ganti Nama, Eksploitasi Tetap Berjalan?
Ray Rangkuti Kritik Keras Tito Karnavian Soal Bantuan Malaysia: Analisis Lengkap
61 Tentara Israel Bunuh Diri Sejak Perang Gaza, Angka Mencengangkan Terungkap