Pemerintah beranggapan penghapusan bertujuan agar mandatory spending diatur bukan berdasarkan pada besarnya alokasi tapi berdasarkan komitmen belanja anggaran pemerintah.
Namun penghilangan pasal itu justru tidak sesuai dengan amanah Deklarasi Abuja Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Sumber: suara
Artikel Terkait
UU PIHU 2025 Resmi Legalkan Umrah Mandiri: Syarat, Aturan, dan Dampaknya!
Gempa Aceh M 2.2 Guncang Subulussalam, Ini Data Lengkap dan Dampaknya Menurut BMKG
Banjir Semarang Lumpuhkan Kaligawe 3 Hari, 38 Ribu Jiwa Terdampak & Truk Terjebak 24 Jam
Angin Puting Beliung Bojonggede Bogor: BMKG Ungkap Penyebab & Dampak Kerusakan