Jejak Penyadapan Software Israel di Indonesia Menyasar Oposisi

Dalam dokumen yang diperoleh oleh IndonesiaLeaks, ada beberapa provider seperti Telkomsel, XL, Indosat yang digunakan kepolisian untuk mengambil alih dan menyerang kru NarasiTV.

Proses itu pun dimulai dengan berkirim surat ke penyedia seluler, setelah itu monitoring center, hingga take over WhatsApp. Dokumen yang diperoleh IndonesiaLeaks juga menyebutkan polisi yang terlibat yakni satuan Direktorat Cyber Bareskrim Mabes Polri.

Dalam laman penelusuran situs pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri pernah tercatat memesan alat surveilance. Pada laman Layanan Pengadaan, tercatat membuka tender pengadaan peralatan dan materiil khusus Direktorat Intelkam (zero click instrucsion system) yang diadakan oleh Polda Metro Jaya pada 2017. 

Nilai pagu sementara yang ditetapkan Rp 99,1 miliar. Kemudian pada pengadaan kedua dilakukan oleh Mabes Polri, dengan tender almatsus pengembangan zero click intrusion system (IOS) dengan menggunakan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) pada 2018. Nilai pagu sementara yang ditetapkan mencapai Rp 149 miliar.

Kepala Divisi Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Kepolisian RI Irjen Slamet Uliandi menjelaskan, kepolisian melakukan penyadapan sesuai mekanisme lawful interception sebagaimana diatur dalam Undang-undang ITE.

Polri melakukan interception dalam penegakan hukum yang juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Bunyinya, penyadapan hanya dilakukan kepada orang-orang yang dicurigai dan akan sedang melakukan suatu tindakan pidana.

"Jadi berdasarkan hukum, ada suratnya,” kata Ulin, begitu ia akrab disapa.

Ulin mengakui, penyadapan yang mereka lakukan sejauh ini bekerja sama dengan pihak ketiga, dalam hal ini provider.

"Jadi pihak ketiga lah yang menyediakan informasi target," ungkapnya.

Cara kedua, penyadapan dengan metode taktikal. Dalam menjalankan tindakan, perangkat ini hanya membutuhkan sebuah koper yang berisikan perangkat sadap-terhubung dengan sinyal radio dan BTS. Selain koper, perangkat ini juga bisa diletakkan di mobil yang memiliki antena penyadapan.

Selama proses penyadapan, membutuhkan network atau serverkey. Dalam praktik ini yang dibutuhkan adalah transmisi di udara, sehingga tidak butuh nomor telepon. Di Indonesia, menurut sumber IndonesiaLeaks, ada Utimaco dan Atis yang berasal dari Jerman.

Cara ketiga, dengan menggunakan serangan berbasis malware. Menurut sumber IndonesiaLeaks, cara ini menarget orang dengan kategori highprofile. Alat ini biasanya diproduksi oleh NSO Group hingga Hacking Team.

Menurut sumber IndonesiaLeaks, lembaga yang memiliki dan mampu mendatangkan alat malware base adalah Badan Intelejen Negara (BIN), Badan Siber Sandi Negara (BSSN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembelian alat itu tidak dapat dilakukan secara individu maupun swasta kecuali oleh negara.

"Yang bisa nyadap kayak begini itu cuma negara. Sebab modalnya dan harganya mahal sekali," ujar sumber tersebut.

Tim kemudian mencoba mengirimkan surat permohonan wawancara kepada KPK, BIN, dan BSSN. Namun hingga liputan ini tayang. KPK dan BIN tak memberikan keterangan.

Sementara itu, Kepala BSSN Hinsa Siburian meminta supaya IndonesiaLeaks menghubungi juru bicara BSSN, Ariandi Putra untuk mengatur waktu wawancara.

Tim telah menghubungi Ariandi sekaligus mengirimkan daftar pertanyaan, namun tak mendapat jawaban.

"Dalam waktu dekat waktunya belum memungkinkan untuk dilaksanakan. Nanti Saya coba lihat kemungkinan waktunya," ujar Ariandi 6 Maret 2023.

Lima tahun lalu desas-desus masuknya Pegasus, piranti spyware yang dikembangkan perusahaan teknologi asal Israel, NSO Group sudah didengar Damar Juniarto.

Direktur Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) itu mendapat cerita keberadaan Pegasus di Indonesia dari pejabat pemerintah. Sang pejabat mengungkapkan kepada Damar, ada bekas wakil menteri yang membeli pegasus.

"Pejabat itu melihat alat itu didemonstrasikan dan bekerja," ujarnya.

Keberadaan Pegasus di Indonesia semakin meyakinkan Damar, jika teror siber yang muncul saat terjadinya aksi kontrapemerintah, ada andil spyware buatan Israel itu.

Salah satunya pada aksi penolakan revisi UU KPK di tahun 2019. Kala itu, akun media sosial hingga ponsel aktivis, jurnalis dan akademisi dilaporkan mengalami peretasan secara serentak.

"Kami curiga praktik ini melibatkan operasi digital,” ujarnya.

Saat ini, Pegasus menjadi alat spyware yang menakutkan. Piranti ini memiliki kemampuan beroperasi dengan banyak target sekaligus, selain menyedot data target dan mengendalikan perangkat tanpa diketahui sang pemiliknya.

Pegasus di Indonesia

Dua sumber IndonesiaLeaks lainnya juga mengungkap, jika mereka pernah ditunjukkan kecanggihan piranti lunak Pegasus oleh Wahyu Sakti Trenggono yang kala itu menjabat sebagai Bendahara Umum Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Alat spyware itu dibeli untuk memenangkan pemilu dan disimpan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya pernah menjadi wakil Menteri Pertahanan itu di rumah pribadinya yang berada di kawasan Jakarta Pusat.

Menurut sumber IndonesiaLeaks, di dalam basement atau ruang bawah tanah rumah bos BTS itu terdapat server untuk menyimpan data-data hasil penyadapan.

Tim IndonesaiaLeaks pun berupaya mengkonfirmasi soal alat spionase itu kepada Trenggono. Tim mendatanginya di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu, 30 Mei 2023.

Namun ia menyanggah ketika ditanya alat spionase yang digunakan untuk pemenangan Pemilu.

"Nggak...nggak…nggak," ujar Trenggono sembari berjalan meninggalkan ruangan di Gedung Mina Bahari I, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Keberadaan Pegasus sebagai alat spionase saat ini tentunya juga akan berdampak pada sejumlah praktik demokrasi di tanah air. 

Akademisi sekaligus pemerhati keamanan siber Satrio Wibowo khawatir, kalau alat spionase digunakan dalam kontestasi pemilu nanti.

Menurutnya akan ada perang siber sekaligus saling menyadap agar bisa memenangkan pemilihan umum.

"Saya khawatir ada perang siber nanti," ujarnya.

Sumber: suara.