Saat Golkar di Simpang Jalan Mencari Kawan Koalisi Menuju 2024...

Nusron kemudian menekankan rapat antara elite PKB dan Partai Golkar sebagai tim pemenangan koalisi besar sama sekali tidak membahas soal pengusungan calon presiden (capres) dan cawapres.

Keputusan itu, menurut Nusron, diserahkan pada ketua umum partai politik (parpol) koalisi besar.

“Rapat tadi tidak membicarakan soal capres dan cawapres. Kita sepakat soal itu dibahas bersama ketum koalisi,” kata dia.

Sebanyak lima partai politik pendukung pemerintahan saat ini memang sedang menjajaki pembentukan koalisi besar.

Baca juga: Rommy: KIB Auto Bubar jika PAN dan Golkar Tidak Ikut PPP Soal Capres

Kelimanya adalah Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, PPP sudah menekankan tak bisa berkoalisi dengan parpol yang tidak mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).

Sementara itu, PAN ingin mendukung Erick Thohir untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.

Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi Agung Baskoro, jika perundingan antara Golkar dan PKB terkait posisi di KKIR atau siapa yang berhak menjadi pendamping Prabowo sebagai bakal cawapres buntu maka hanya terdapat satu jalan keluar untuk saat ini.

"Jika akhirnya kebuntuan politik terjadi dengan Gerindra-PKB terkait cawapres ini, maka pilihan paling realistis untuk Golkar adalah berlabuh ke PDI-P walaupun tetap sebagai pelengkap juga sebagaimana di KKIR," kata Agung saat dihubungi Kompas.com, Jumat (12/5/2023).

Di sisi lain, kata Agung, jika PKB tetap ingin mendapatkan posisi bakal cawapres mendampingi Prabowo maka menurut dia Golkar punya peluang untuk meminta jatah di kabinet, seandainya koalisi itu memenangkan Pilpres 2024 mendatang.

Baca juga: Golkar Kaget PKB Tiba-tiba Ingin Airlangga Jadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Muhaimin

"Yang berarti PKB mendapat kursi cawapres dan Golkar bisa leluasa di tataran posisi kabinet. Atau malah sebagai win-win solution, tak ada satupun kader PKB atau Gerindra yang dipilih oleh Prabowo sebagai cawapres karena sosok ini dipilih di luar kedua partai tersebut," ucap Agung.

Secara terpisah, peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai kecil kemungkinan Golkar bakal mengikuti jejak PPP merapat ke PDI-P.

Sebab di masa lalu Golkar dan PDI-P selalu berada dalam posisi berhadapan secara politik.

Bawono menilai peluang Golkar untuk mencari wadah baru supaya tujuan politik mereka tercapai kemungkinan besar hanya bisa dilakukan melalui KKIR.

Penyebabnya menurut dia karena Prabowo merupakan mantan kader Golkar sehingga dianggap mempunyai pandangan dan gaya berpolitik yang tidak jauh berbeda.

Baca juga: Tolak Tawaran PKB, Golkar Ingin Airlangga Jadi Cawapres Koalisi Besar, Bukan Ketua Tim Pemenangan

"Sebagaimana diketahui di masa lalu ketua umum dari Partai Gerindra Prabowo merupakan bagian dari keluarga besar Partai Golkar. Jadi terdapat kesamaan gen politik," kata Bawono.

Bawono menambahkan, jika Golkar ingin bergabung ke dalam barisan Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Partai Demokrat, Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maka posisinya kemungkinan akan sama jika merapat ke PDI-P.

"Tidak boleh mematok nama ketua umum mereka sebagai bakal cawapres untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan sebagai harga mati untuk berkoalisi," ucap Bawono.

(Penulis : Tatang Guritno, Adhyasta Dirgantara | Editor : Icha Rastika)

Sumber: nasional.kompas.com