Waspada! Utang Proyek Kereta Cepat Warisan Jokowi Bisa Jadi Beban Berat Pemerintah

Handi menyampaikan kekhawatiran mendalamnya. China disebut meminta APBN sebagai jaminan pinjaman, termasuk mengusulkan perpanjangan masa konsesi dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Hal ini berpotensi besar membebani keuangan negara dalam jangka panjang. Meski kereta cepat Jakarta-Bandung telah beroperasi sejak Oktober 2023, pekerjaan rumah terbesar justru pada penyelesaian utang yang sangat besar.

Opsi Penyelesaian dan Prioritas Pemerintah

PKS menilai, opsi terbaik adalah restrukturisasi utang tanpa menggunakan dana APBN. Pemerintah didorong untuk fokus pada sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, proyek kereta cepat dinilai belum menunjukkan multiplier effect ekonomi yang sebanding dengan besarnya biaya dan utang yang ditanggung.

Peringatan untuk Proyek Masa Depan

Ke depan, PKS mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada proyek-proyek ambisius berbiaya besar yang berisiko tinggi. Penting untuk membuat skala prioritas pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat dan penguatan fundamental ekonomi nasional, serta menghindari perpanjangan konsesi yang merugikan Indonesia.

Sumber: https://rmol.id/amp/2025/10/17/683502/pemerintah-harus-waspadai-jebakan-utang-proyek-kereta-cepat-warisan-jokowi-