GELORA.ME - Media asing, AFP, menerbitkan laporan yang menyoroti langkah Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam merombak kabinet usai demo rusuh Agustus lalu.
Menurut laporan tersebut, yang mengutip para pakar, langkah presiden memberi dua isyarat bahwa dia ingin mengendalikan kerusakan akibat protes nasional atau ingin menghapus pengaruh pendahulunya, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Demonstrasi yang dipicu oleh upah rendah, pengangguran, dan kemarahan atas fasilitas mewah yang diberikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meluas setelah rekaman video sebuah kendaraan Brimob Polri menabrak seorang pengemudi ojek online; Affan Kurniawan (21).
Kerusuhan yang terjadi setelahnya, yang menurut kelompok hak asasi manusia menewaskan sedikitnya 10 orang dan menahan ratusan orang, merupakan kerusuhan terbesar dalam masa kepresidenan Prabowo Subianto dan mantan jenderal tersebut kini menyerukan kepada publik untuk memulihkan kepercayaan mereka terhadap pemerintahannya.
Dia berjanji akan menindak tegas para petugas polisi yang menabrak Affan Kurniawan, mencabut tunjangan perumahan anggota DPR, dan pada hari Senin mencopot lima menteri, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Kita bisa membaca ini sebagai upaya pengendalian kerusakan setelah gelombang kemarahan publik, terutama pada...efisiensi anggaran yang salah sasaran,” ujar Rani Septyarini, peneliti di Pusat Studi Ekonomi dan Hukum, kepada AFP.
Prabowo berfokus pada megaproyek sosial yang mahal yang didanai oleh pemotongan anggaran yang meluas dan telah memicu protes pada bulan Februari.
Kebijakan andalannya meliputi program makan gratis dan dana kekayaan negara yang baru; Danantara.
Namun, menteri keuangan barunya, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pada hari Rabu bahwa dia akan menyuntikkan dana sebesar USD12 miliar yang belum pernah terjadi sebelumnya ke dalam perekonomian untuk memacu pertumbuhan dan meredakan kemarahan publik yang membara.
“Prabowo melihat masalah ini sebagai sesuatu yang perlu diantisipasi dengan serius,” kata Airlangga Pribadi Kusman, analis politik di Universitas Airlangga.
“Dia ingin mencegah kerusakan sosial lebih lanjut," ujarnya.
Memperkuat Kekuasaan
Prabowo meraih kemenangan gemilang dalam Pemilu tahun lalu dan mempertahankan tingkat kepuasan publik yang tinggi, lebih dari 80 persen, 100 hari setelah menjabat pada bulan Oktober, menurut lembaga survei.
Namun, protes Agustus lalu berubah menjadi kemarahan yang semakin meningkat terhadap elite politik, dengan massa membakar gedung-gedung dan menjarah rumah-rumah politisi.
“Ini menunjukkan bahwa publik memiliki masalah yang nyata dan sah dengan pemerintahan ini,” kata Airlangga.
Namun, Prabowo telah menggunakan perombakan kabinet untuk mengganti pejabat yang terkait dengan pendahulunya yang populer, Jokowi, dengan orang-orangnya sendiri.
Sri Mulyani menjabat dua periode kekuasaan Jokowi, sementara menteri keuangan yang baru, Purbaya, dekat dengan penasihat ekonomi utama pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan—mantan rekan militer Prabowo.
“Prabowo memanfaatkan momen ini untuk perlahan-lahan mengonsolidasikan kekuatan politiknya dengan menghapus pengaruh Jokowi,” kata Virdika Rizky Utama, peneliti politik di lembaga think tank PARA Syndicate.
Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pada hari Senin bahwa para pengganti tersebut adalah orang yang tepat untuk jabatan tersebut.
Istana Kepresidenan tidak menanggapi permintaan komentar AFP.
Untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik, para pakar mengatakan Prabowo perlu mengatasi kesenjangan kekayaan yang semakin lebar dan melemahnya demokrasi di negara yang telah lama dikenal dengan politik dinasti yang baru muncul dari otokrasi pada tahun 1990-an.
“Yang kita butuhkan adalah tekad dari presiden, kemauan politik, dan kemajuan nyata,” kata Airlangga.
"Lingkaran Terdekat"
Namun, dengan menempatkan loyalis untuk mengawasi anggaran dan keamanan, Prabowo tampaknya berusaha mempertahankan program-program unggulannya, alih-alih mengubah arah.
“Mempercayakan kepada orang-orang yang dikenal menjadi kunci untuk mengamankan kebijakannya,” kata Wasisto Raharjo Jati, analis politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang menambahkan bahwa mereka yang direkrut berasal dari “lingkaran terdekat” Prabowo.
“Prabowo akan lebih nyaman bergerak maju jika program-program andalannya ditangani oleh tokoh-tokoh terpercaya," ujarnya.
Namun, masih belum jelas apakah para pejabat baru yang direkrut Prabowo mampu memperbaiki kehidupan masyarakat Indonesia.
Sri Mulyani pernah bekerja di Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, sementara Purbaya, seorang profesional keuangan yang relatif kurang dikenal, langsung memuji target pertumbuhan ekonomi ambisius Prabowo sebesar delapan persen per tahun sebagai sesuatu yang dapat dicapai.
“Kompetensi, pengalaman, dan keterampilan teknologi mereka masih harus dibuktikan,” kata Wasisto.
Beberapa pihak berpendapat bahwa Prabowo harus mengubah arah proyek-proyek sosialnya karena negara ini bergulat dengan upah yang stagnan dan meningkatnya pengangguran.
“Jika koreksi dilakukan setengah hati...persepsi keadilan akan memburuk, dan tekanan sosial akan terus berlanjut,” kata Rani.
Langkah-langkah rekonsiliasi dan seruan untuk tetap tenang tampaknya telah memberi waktu bagi Prabowo.
Namun, tanpa mengatasi akar kemarahan publik, para analis mengatakan insiden provokatif lainnya dapat memicu protes yang lebih besar.
“Ini akan menjadi bom waktu,” kata Virdika. “Jika semuanya menumpuk, akan meledak.”
Sumber: SindoNews
Artikel Terkait
Klaim Relawan Jokowi Lovers: Pak Jokowi Presiden Terbaik Sepanjang Masa, No Debat!
Analisis Berita: Siapa Menko Polkam Berikutnya? Gatot Nurmantyo Diunggulkan, Tapi...
Mahfud MD, Andika Perkasa, dan Anies Baswedan Punya Peluang Jadi Menko Polkam
Adu Prestasi Komjen Suyudi Ario Seto vs Komjen Dedi Prasetyo, Siapa Paling Layak Jadi Kapolri Gantikan Listyo Sigit Prabowo?