GELORA.ME - Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, jadi salah satu menteri yang direshuffle oleh Presiden Prabowo.
Begini respons Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) saat ditanya terkait reshuffle Budi Arie yang juga Ketua Umum Projo itu.
"Itu kewenangan Presiden, hak Presiden (reshuffle Budi Arie), saya nggak bisa memberikan komentar, karena itu hak Presiden," katanya ditemui di salah satu rumah makan di kawasan Sumber, Banjarsari, Jumat (12/9/2025).
Jokowi menegaskan, reshuffle terhadap lima menteri di Kabinet Merah Putih merupakan kewenangan Prabowo.
Dirinya menegaskan tidak berkomunikasi dengan Prabowo terkait reshuffle tersebut.
"(Pak Prabowo minta saran sebelum reshuffle?) Nggak, enggak, itu hak prerogatif Presiden dan saya juga di Solo terus," ungkapnya.
Sebelumnya, dilansir dari detikNews, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih jilid 2.
Ada 5 menteri yang diganti Prabowo termasuk Menkeu Sri Mulyani dan Menko Polkam Budi Gunawan.
Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi termasuk yang diganti dalam reshuffle kali ini.
Menteri Koperasi Indonesia Budi Arie Setiadi sempat menanggapi isu reshuffle di Kabinet Merah Putih sore ini.
Budi menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
"Itu hak prerogatif Presiden, hak prerogatif Presiden," kata Budi Arie setelah menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/9)
Dia katakan bahwa dirinya saat ini tengah fokus bekerja untuk kepentingan rakyat.
Dia juga menyebutkan bahwa dirinya belum mendapatkan informasi terkait reshuffle itu.
"Belum, kita kerja saja ngurus rakyat ya, fokus ngurus rakyat. Nggak, belum, belum ada pemberitahuan, kenapa? Kamu bikin isu sendiri," kata Budi Arie.
"Semuanya hak prerogatif Presiden kita fokus ngurus rakyat ya," sambungnya.
Sumber: Detik
Artikel Terkait
Terseret di Korupsi Kuota Haji, Saiful Bahri Tak Diakui sebagai Staf PBNU
Klaim Aktif Perjuangkan RUU Perampasan Aset, Jokowi: Sudah Tiga Kali Didorong Tapi tak Direspons DPR
Ijazah SMA Gibran Diragukan, Jokowi Geram: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
Publik Jangan Terkecoh dengan Pemotongan Gaji, Dana Reses Rp2,5 - 4 Miliar per Anggota DPR Tak Pernah Ada Transparansi