“PSI memang bukan partai besar, tapi simbol politik yang dibawa Kaesang tidak bisa diremehkan. Keberadaannya bisa merepresentasikan suara anak muda. Mengabaikan Kaesang sama saja dengan mengabaikan salah satu faktor legitimasi politik Prabowo pasca Pilpres,” tambah Ismunjoko.
Langkah Prabowo ini disebut-sebut menjadi sinyal bahwa ada jarak politik yang mulai terbentuk antara Presiden dengan Wapres.
Beberapa pengamat sebelumnya juga telah mengingatkan potensi gesekan dalam relasi Prabowo–Gibran, terlebih jika Gibran terus menunjukkan kemandirian politiknya.
Namun, Ismunjoko menegaskan bahwa Bolo Gibran akan tetap solid mendukung Wakil Presiden.
Ia menilai publik harus kritis terhadap langkah-langkah politik yang berpotensi menyingkirkan Gibran dari panggung utama pemerintahan.
“Kalau Gibran terus diperlakukan seperti ini, bukan tidak mungkin muncul persepsi bahwa Prabowo sedang berusaha meminggirkan peran wakilnya. Padahal, konstitusi jelas mengamanatkan posisi wapres sebagai bagian integral dari eksekutif,” kata Ismunjoko.
Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai, absennya Gibran dalam forum penting seperti konferensi pers bersama ketum parpol bisa memicu ketidakselarasan dalam tubuh koalisi.
Sebab, relasi antara Prabowo dan keluarga Jokowi sejatinya menjadi kunci stabilitas politik di periode awal pemerintahan.
Jika ketegangan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin muncul perpecahan dukungan di akar rumput, terutama dari kelompok pendukung Jokowi yang merasa Gibran tidak mendapat tempat semestinya.
Ismunjoko pun mengingatkan bahwa dukungan rakyat terhadap Gibran bukan sekadar formalitas, melainkan modal politik nyata yang harus dihormati.
“Kalau ada upaya mengecilkan peran Gibran, itu sama saja mengabaikan aspirasi rakyat yang memilih pasangan Prabowo–Gibran. Jangan sampai rakyat merasa dikhianati,” pungkasnya.
Sumber: SuaraNasional
Artikel Terkait
Bahlil Dilaporkan ke Mabes Polri! Kader Golkar Ungkap Akun Penyebar Fitnah
Bos Sawit Surya Darmadi Ungkap Penyebab Karyawan Kabur Saat Susah
Mendesak Evaluasi Menteri Hukum Supratman: Apa yang Perlu Diketahui Publik?
KPK Diminta Usut Jokowi dan Luhut Soal Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh