Dinasti Jokowi Terpukul, Rocky Gerung: Prabowo Harus Siap Hadapi Serangan Balik!

GELORA.ME - Langkah berani Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, abolisi kepada Tom Lembong, dan pengampunan kepada Ongen, memicu spekulasi bahwa ia sedang menggoyang akar kekuatan politik Jokowi.

Rocky Gerung, pengamat politik yang dikenal tajam, menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk perlawanan terbuka terhadap "dinasti Jokowi".

Ia memperingatkan bahwa balasan politik sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat, seiring munculnya gelombang kemarahan dari pendukung mantan presiden itu.

"Ini bukan sekadar keputusan hukum, ini pukulan politik. Dan pukulan seperti itu pasti ada balasannya," ujar Rocky dalam kanal YouTube-nya, Senin 4 Agustus 2025.

Menurutnya, hubungan antara Prabowo dan Jokowi kini berada di titik paling rapuh sejak Pilpres usai.

Munculnya reaksi keras, terutama dari para pendukung Gibran di media sosial, dinilai sebagai sinyal bahwa kubu Jokowi tak akan tinggal diam.

"Buzzer-buzzer Jokowi sudah mulai bicara soal pemakzulan. Ini bukan lagi wacana pinggiran, ini potensi krisis politik," ucap Rocky.

Ia juga mengkritik sikap para pendukung Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya kini menunjukkan jarak terhadap Presiden Prabowo.

Hal ini dianggap sebagai bukti bahwa dukungan mereka selama ini hanya bersifat sementara demi melanggengkan dinasti politik Jokowi.

"Ketika mereka kecewa, itu bukan karena Prabowo salah. Tapi karena mereka tak pernah benar-benar mendukungnya. Mereka hanya ingin Gibran tetap relevan," katanya.

Rocky menyebut bahwa amnesti kepada Hasto bukan semata-mata keputusan politik, tetapi sebuah koreksi terhadap warisan kelam era Jokowi yang penuh intervensi.

“Hasto adalah korban cawe-cawe kekuasaan. Pemberian amnesti ini adalah bentuk pemulihan demokrasi dari luka politik balas dendam,” tegasnya.

Ia pun menilai, ambisi politik Jokowi dan kroninya—dari wacana tiga periode hingga pemaksaan Gibran sebagai wapres—telah memperlihatkan wajah otoritarianisme terselubung.

"Dinasti Jokowi itu bukan cuma ancaman bagi PDIP, tapi bahaya besar bagi demokrasi Indonesia. Prabowo sedang melawannya, tapi ia harus siap dengan konsekuensi," pungkas Rocky.

Rocky Gerung: Kabinet Prabowo 'Dikuasai' Orang Jokowi, Sulit Lakukan Reshuffle!

GELORA.ME - Pengamat politik Rocky Gerung menilai Presiden Prabowo Subianto tidak leluasa lakukan reshuffle atau pergantian menteri di kabinetnya sendiri. 

Hal tersebut diduga karena masih ada pengaruh dari mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jujur menerima fakta bahwa dia memang memeroleh limpahan elektabilitas dari Jokowi. Itu soal yang saya kira akan terus menjadi pertimbangan Presiden Prabowo sehingga kelihatan ragu-ragu untuk merevisi kabinetnya," kata Rocky dikutip dari tayangan YouTube pribadinya, Jumat (18/4/2025).

Prabowo diingatkan harus bergegas lakukan reshuffle untuk perbaikan arah pembangunan, terlebih adanya gejolak ekonomi global karena perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.

"Itu bisa jadi alasan untuk secara radikal merevisi kabinet. Itu juga yang publik menganggap bahwa terlalu permisif Pak Prabowo dengan kawanan Mulyono," imbuhnya.

Menurut Rocky, yang terjadi saat ini justru kabinet Merah Putih sebenarnya lebih banyak diisi oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk mendorong dan mendukung kebijakan-kebijakan populis dari Prabowo. 

Ketidakmampuan para menteri itu juga disebabkan karena sejumlah menteri tidak bisa memahami arah pembangunan dari Presiden.

"Jadi itu saya kira penanda pertama mengapa ada semacam kesulitan untuk membaca arah kebijakan dari Presiden Prabowo," katanya.

Parahnya lagi, bukan hanya tidak memahami tujuan presiden, Rocky juga menyebut bahwa ada 'mesin' lain di antara menteri yang punya kepentingan partai.

"Ketika partai-partai mulai bersifat pragmatis, maka ide besar tentang keadilan sosial itu hilang. Karena sifat dari kabinet yang merupakan konsolidasi dari kepentingan partai-partai itu akan selalu berupaya untuk mencari celah sempit lebih dahulu memaksimalkan kepentingan partai," ucapnya.

Setia di Bawah Komando Prabowo

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa semua menteri Kabinet Merah Putih berada di bawah perintah Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika disinggung mengenai pertemuan sejumlah menteri dengan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) pada momen Hari Raya Idul Fitri 2025.

“Menteri sekarang ini, semuanya di bawah perintah dari Pak Presiden Prabowo,” ucap Bahlil ketika ditemui setelah pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2025 di Jakarta, Selasa (15/4).

Ia menegaskan bahwa menteri-menteri berkonsolidasi dengan Prabowo untuk membangun negara, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.

Bahlil menegaskan bahwa konsolidasi dilakukan oleh para menteri hanya kepada Prabowo dan tidak ke pihak lainnya, termasuk Joko Widodo yang ditemui pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025.

“Yang jelas, kami melakukan konsolidasi dengan Pak Presiden. Dengan yang lainnya tidak ada konsolidasi,” kata Bahlil, yang kala itu turut menemui Jokowi.

Sebelumnya, sejumlah menteri yang duduk di Kabinet Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo pada momen Hari Raya Idul Fitri 2025.

Beberapa menteri yang hadir, selain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

Selain itu, ada juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid meminta agar silaturahmi menteri Kabinet Merah Putih ke Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tidak dipolitisasi.

Lebih lanjut Jazilul juga menepis isu soal munculnya matahari kembar dalam pemerintahan.

Menurutnya, hal itu tidak akan mungkin terjadi karena tidak diperbolehkan oleh konstitusi.

Sumber: Sawitku