Ada Apa di Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah? Ini 5 Fakta di Balik Penjagaan Laras Panjang TNI!

GELORA.ME - Kehadiran personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan penjagaan di sekitar kediaman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, telah menjadi sorotan publik.

Terkait ini, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, menjelaskan bahwa penempatan prajurit di rumah Febrie bukanlah inisiatif tanpa aturan.

Menurutnya, hal itu merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) dan nota kesepahaman yang sudah ada antara TNI dan Kejaksaan Agung.

"Setiap pelibatan prajurit TNI dilakukan sesuai prosedur dan tidak dalam kapasitas menghalangi proses hukum. TNI tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dan menghormati tugas serta kewenangan institusi lain dalam kerangka hukum yang berlaku," kata Kristomei kepada wartawan, Senin (4/8/2025).

Di tengah penanganan kasus-kasus korupsi besar, penjagaan ini memunculkan beragam spekulasi.

1. Penjagaan Militer Intensif dan Tak Lazim

Fakta utamanya adalah adanya penjagaan yang tidak biasa di rumah pribadi Jampidsus Febrie Adriansyah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sejumlah prajurit TNI berseragam lengkap dengan senjata laras panjang terlihat berjaga secara aktif. 

Bahkan, dilaporkan terdapat dua pos penjagaan yang didirikan di sekitar area tersebut, menandakan tingkat pengamanan yang serius dan lebih dari sekadar penjagaan rutin.

2. Dasar Hukum Resmi sebagai Alasan Formal

Secara resmi, baik pihak TNI maupun Kejaksaan Agung menyatakan bahwa pengamanan ini adalah prosedur standar.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, dan Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa penjagaan ini memiliki dasar hukum, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa dan Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ada antara kedua institusi.

Menurut mereka, sebagai pejabat yang menangani kasus-kasus berisiko tinggi, pengamanan ekstra untuk Jampidsus adalah hal yang wajar.

Pihak Mabes TNI melalui Kapuspen Mayjen Kristomei Sianturi menyatakan bahwa keterlibatan TNI merupakan bagian dari pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoU) antara TNI dan Kejaksaan Agung. 

Di samping itu, pengamanan juga mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perlindungan Jaksa.

3. Insiden Penguntitan oleh Anggota Densus 88 sebagai Pemicu Utama

Penjagaan ketat ini tidak bisa dilepaskan dari insiden yang terjadi sebelumnya.

Pada Mei 2024, Jampidsus Febrie Adriansyah dilaporkan menjadi target penguntitan oleh anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri saat sedang makan malam di sebuah restoran.

Insiden ini memicu kekhawatiran akan keselamatan Jampidsus dan dianggap sebagai pemicu utama diperlukannya peningkatan pengamanan fisik dari unsur militer.

4. Bantahan Keras Terhadap Rumor Penggeledahan untuk Meredam

Situasi diperkeruh dengan beredarnya rumor mengenai adanya upaya penggeledahan yang gagal di kediaman Febrie oleh pihak kepolisian.

Namun, isu ini telah dibantah dengan keras oleh Kejaksaan Agung.

"Tidak ada. Sumbernya dari mana? Sumbernya harus jelas, sampai saat ini tidak ada," ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna juga menegaskan bahwa pengamanan terhadap Jampidsus dilakukan karena posisi Febrie yang menangani kasus-kasus besar dan berisiko tinggi. 

Menurutnya, ini merupakan langkah preventif yang sah dan sesuai prosedur. Bantahan ini menunjukkan adanya upaya untuk meredam spekulasi yang bisa memperuncing suasana.

5. Indikasi Kuat Adanya Keterangan dan Krisis Kepercayaan Antar Aparat

Terlepas dari semua pernyataan resmi, rangkaian peristiwa ini mulai dari penguntitan, rumor penggeledahan, hingga penjagaan oleh TNI secara kolektif mengirimkan sinyal kuat adanya potensi ketegangan di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.

Meskipun para pimpinan institusi menyatakan hubungan mereka baik-baik saja, kehadiran fisik militer untuk melindungi seorang jaksa dari potensi ancaman yang diduga berasal dari aparat lain adalah sebuah anomali yang menunjukkan adanya masalah kepercayaan dan koordinasi yang perlu segera diatasi di tingkat tertinggi dan menimbulkan pertanyaan besar.

Publik menilai ini sebagai sinyal adanya ketegangan antara lembaga penegak hukum. 

Apalagi, Jampidsus tengah memimpin pengusutan kasus-kasus korupsi besar, termasuk yang melibatkan pejabat dan aparat.

Sumber: Suara