Soal Surat Tolak Pemakzulan di DPR, Rocky Gerung Santai Muncul Kubu Pembela Gibran, Apa Katanya? Simak!

GELORA.ME - Pengamat politik, Rocky Gerung menganggap wajar adanya pihak yang membela Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka di tengah gempuran upaya pemakzulan. 

Hal itu disampaikan Rocky Gerung menanggapi surat tandingan yang juga dikirim ke DPR berisi penolakan pemakzulan terhadap Gibran.

Terkait adanya surat tandingan itu, Rocky dalam siniar yang tayang di akun Youtube-nya pada Sabtu (28/6/2025) turut menyinggung soal kubu kawan dan lawan dalam berpolitik.

"Ya saya mengerti bahwa para pembela Pak Gibran bahkan ada yang memakai slogan 'Ini Gibranku' dan pembelaan-pembelaan yang diajukan untuk menghalangi pemakzulan Gibran itu ya masuk akal juga. Karena tetap dalam politik selalu ada hubungan antara friends enemy itu, antara siapa yang musuh siapa yang kawan," ujar Rocky Gerung dalam siniar tersebut dilihat pada Minggu (29/6/2025).

Di tengah adanya pro-kontra soal pemakzulan terhadap Gibran, Rocky Gerung justru menyinggung soal etika dalam lingkup ketatanegaraan. 

Dalam masalah ini, Rocky secara terang-terangan menyinggung nama mantan Presiden Jokowi karena dianggap orang yang bertanggungjawab.

"Tapi sekali lagi persoalan ketatanegaraan kita dimulai dari keinginan Presiden Jokowi untuk memandatkan dirinya pada anaknya, kan itu yang jadi soal," ungkapnya.

Lebih lanjut, Rocky juga menyinggung kapabilitas Gibran sebagai wapres dari kalangan muda. 

Menurutnya, sosok Gibran pun tidak bisa menjadi representasi anak-anak muda sehingga menuai adanya kekecewaan dari kalangan milenial.

"Tetapi ada yang tidak bisa kita lihat dengan panca indra itu batin yang luka dari netizen, dari anak-anak muda milenial yang merasa bahwa 'masak hanya segitu kapasitas yang menyatakan diri sebagai wakil dari anak muda?' Kami tidak ingin akal, pikiran kami, masa depan kami diwakili oleh saudara Gibran," beber Rocky.

"Itu yang kita dengar sebagai rasa batin yang luka dari mereka ya terutama batin kaum milenial yang merasa kenapa Indonesia tidak punya kapasitas untuk menghasilkan pemimpin yang telah diuji bukan yang disodorkan untuk dipaksa menjadi landasan kepentingan dari Presiden Jokowi. Jadi sekali lagi sesuatu yang legal itu belum tentu legitimed dan legitimasi itu yang merosot terus-menerus," sambungnya.

Drama Surat Tandingan Pemakzulan Gibran