GELORA.ME - Jaya Hercules Rosario de Marshal atau Hercules memberi pembelaan soal Ijazah Jokowi palsu.
Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) itu menyebut penyebaran isu itu hanya sensasi belaka.
Pembelaan Hercules ini mencuat seiring dengan kabar penggerudukan massa ke Rumah Jokowi di Solo pada hari ini, Rabu (16/4/2025).
Hercules diketahui Hercules berkunjung ke rumah Jokowi di Solo kemarin Selasa (15/4/2025).
Menanggapi soal aksi massa ini, Hercules mengingatkan bila negara ini adalah negara hukum.
“Negara ini negara hukum,” ungkapnya usai bertemu di kediaman Jokowi, Selasa (15/4/2025).
Ia meyakini ijazah Jokowi benar-benar asli.
Sebab, selama menjabat Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI ijazah tidak pernah bermasalah.
“Itu ijazah apa ijazah benar kok. Udah pasti ijazah benar kok Wali Kota, Gubernur, Presiden. Orang ngapain sih ijazah palsu ijazah palsu apa,” tuturnya.
Menurutnya, mustahil Jokowi bisa mencalonkan diri jika ijazah yang dilampirkan palsu.
“Kalau ijazah palsu nggak mungkin lah jadi Wali Kota, Gubernur. Habis Gubernur, Presiden,” terangnya.
Ia pun mengungkapkan kekesalannya bagi pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Menurutnya, penyebaran isu ini hanya sensasi belaka.
“Nggak usah kita cari masalah untuk bikin sensasi bikin gaduh gitu lah ya. Intinya ijazah itu mulai Wali Kota Solo. Itu pakai ijazah kan. Habis Wali Kota Solo, Gubernur DKI pakai ijazah kan. Sekarang ributin palsu palsu. Kepalanya yang palsu,” tuturnya.
Ia sendiri mengungkapkan tujuannya mengunjungi kediaman Jokowi semata hanya bersilaturahmi. Tak ada hal spesifik yang dibicarakan.
“Silaturahmi aja. Silaturahmi aja teman lama dari jaman beliau masih jadi Gubernur,” terangnya.
Sumber: Tribun
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Tegaskan Menteri Harus Setia pada Rakyat, Bukan Individu: Tanggapan DPR
Sarjan Tersangka KPK: Ketua Acara Mancing Mania Wapres Gibran Terlibat Suap Ijon Proyek Rp9,5 M
Kejagung Bantah Isu Penarikan Jaksa dari KPK: Itu Fitnah
AKBP Basuki Tersangka Kematian Dosen Untag Semarang: Kronologi & Sanksi PTDH