Fahri menjelaskan, popularitas bukan lagi menjadi faktor penentu bagi seseorang untuk bisa maju sebagai calon kepala daerah.
Sebaliknya, keputusan kini lebih banyak ditentukan oleh partai-partai politik yang memiliki tiket untuk mengusung figur-figur mereka.
"Terkait Bung Anies Baswedan, ini perlu refleksi, perlu introspeksi. Karena sistem tiket yang ada sekarang menyebabkan popularitas itu sebenarnya jadi nggak ada gunanya," ujar Fahri kepada wartawan di Media Center Gelora, Jakarta, Senin (12/8/2024).
Saat ini, Anies Baswedan berpotensi gagal maju ke Pilkada Jakarta setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka peluang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang menandakan bahwa Anies mungkin tidak lagi menjadi pilihan utama bagi PKS.
"Pada dasarnya tiket itulah yang menentukan, dan sumber tiket ini pada akhirnya tidak mempertimbangkan popularitas. Ada waktunya popularitas dipertimbangkan, ada waktunya tidak. Dugaan saya, dalam konteks DKI, popularitas tidak akan dipertimbangkan," lanjut Fahri.
Artikel Terkait
12 Perusahaan Diduga Picu Bencana Ekologis Sumatera, KLHK Lakukan Penegakan Hukum
Kades Kohod Divonis 3,5 Tahun Penjara: Kronologi Kasus Korupsi Pagar Laut Tangerang
Pilkada Tidak Langsung: Parpol Dituding Krisis Fungsi & Melawan Suara Rakyat
Ijazah Jokowi Dipertanyakan: Transkrip Sarjana Muda, Kok Bisa Bergelar S1 Penuh?