Atas dasar itu, Ganjar menyatakan bahwa pihak-pihak yang berada di luar pemerintahan pun turut serta membantu untuk mewujudkan clean and good governance.
“Dan check and balances akan berjalan. Dan kalau kemudian partai politik, katakan tidak ikut di pemerintahan, masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan lho, masyarakat sipil bisa memberikan catatan-catatan kritis. Jadi kita mesti membuka ruang check and balances itu. Tapi betul kalau mengganggu itu artinya destruktif, saya setuju, jangan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta pihak-pihak yang tidak mau diajak kerja sama atau gabung pemerintahan agar tidak mengganggu.
"Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu. Orang lagi pada mau kerja kok. Kita mau kerja, kita mau kerja, kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia," kata Prabowo saat menghadiri acara Bimtek dan Rakornas Partai Amanat Nasional di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis malam (9/5).
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Gus Yaqut Diperiksa KPK 8 Jam Soal Korupsi Kuota Haji, Kerugian Negara Rp 1 Triliun
Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa KPK Lagi: Fakta Kasus Korupsi Kuota Haji 2024
Kritik Prabowo Soal Wisata Bencana: Sinyal Tegas Konsolidasi Kabinet dan Komunikasi Pemerintah
Said Didu Peringatkan Prabowo Soal Kudeta Sunyi, Soroti Tindakan Kapolri Listyo Sigit