Menurut Jerry yang lebih penting ialah pos-pos kementerian itu diisi oleh orang-orang yang tepat atau the right man in the right place.
“Usulan penambahan kursi 40 menteri di pemerintahan Prabowo ini tak terlalu masalah, yang penting diatur profesional dan diisi orang yang tepat dan jujur, bukan maling,” tegasnya.
Pasalnya, bukan rahasia umum lagi bahwa jabatan di pos kementerian terkadang menjadi ajang bagi-bagi proyek untuk kepentingan partai atau kelompoknya.
Bahkan banyak tokoh partai yang menjabat sebagai menteri terindikasi melakukan korupsi dan berakhir di tahanan KPK.
“Jadi jangan sampai-jabatan-jabatan ini diisi maling yang hanya untuk memperkaya dirinya sendiri dan kelompoknya,” tandas dia.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Alasan Muhammadiyah Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Status Hukum hingga Rekam Jejak
Risiko Hukum Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh dengan APBN, Prabowo Diperingatkan
KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Suap Bupati Kolaka Timur: Pejabat Kemenkes hingga Orang Kepercayaan
DPR Sebut Kebakaran Rumah Hakim Khamozaro Kejahatan Terencana, Terkait Kasus Korupsi Rp231 M