Sebenarnya, tambah Didin, food estate yang mengandalkan korporasi besar dengan bentangan lahan yang sangat luas pernah terjadi di era Susilo Bambang Yudhoyono di Papua, lalu dilanjutkan Era Jokowi di Kalimantan tengah dan Sumatera Utara.
Lahan gambut yang sangat luas hanya ditanami tanaman monokultur dan banyak mengambil tanah-tanah adat atas nama Proyek Strategis Nasional hanya akan memperbesar konflik agraria. Sementara, swasembada pangan tak tercapai.
“Buktinya impor pangan jalan terus," tambah Didin. Kritik pada food estate bukan hanya dari pakar, calon presiden Anies Baswedan menyampaikan tinjauan kritisnya soal food estate.
Bila jadi presiden Anies akan menggulirkan agenda pangan berupa contract farming.
Contract farming berpendekatan desentralisasi dan memberi kepastian untuk seluruh petani. Proyek Food Estate digagas Presiden Jokowi sejak awal periode kedua kepimpinannya.
Proyek itu di bawah kendali Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan masuk dalam proyek prioritas strategis mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022
Sumber: tvOne
Artikel Terkait
Reshuffle Kabinet Prabowo 2024: Juda Agung Wamenkeu, Sugiono Menko, dan Isu Pergantian Menkomdigi
Ahok di Sidang Korupsi Pertamina: Dorong Periksa Erick Thohir dan Jokowi untuk Ungkap Tuntas
Kritik Sejarawan JJ Rizal: Menteri Muda Era Revolusi vs Sekarang, Mana yang Lebih Matang?
KPK Minta Noel Ebenezer Buka Suara Soal Parpol K di Sidang, Bukan di Media