"Perlu ada gerakan kelas terpelajar untuk menghentikan gerakan oligarki Jokowi. Rakyat hanya menerima hasil, rakyat Indonesia sejauh ini masih didominasi oleh rakyat penerima hasil, bukan rakyat yang menentukan hasil,” kata Dedi lewat keterangannya, Jumat (17/11).
Belum lagi, kata Dedi, dengan kekuasaan yang dimiliki, Presiden Jokowi bisa saja mempergunakan perangkat negara.
“Soal netralitas aparatur negara yang kian diragukan, artinya Gibran juga Jokowi pada dasarnya sedang mempermainkan konstitusi. Mereka tidak memberikan jalan terbaik, tetapi memanfaatkan nama rakyat untuk memaksa mendapatkan legitimasi yang untungkan keduanya saja,” kata Dedi.
Menurutnya, pernyataan Jokowi soal dinasti politik tersebut hanya sekedar untuk menutupi pelanggaran konstitusi yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jokowi dan Gibran secara teknis benar, memang semua tergantung rakyat. Hanya saja rakyat itu mereka tafsir sebatas kertas suara, dan kertas suara sepanjang kekuasaan oligarki memimpin, punya akses yang mendapatkan kertas suara lebih dulu sebelum sampai ke tangan rakyat yang sesungguhnya,” demikian Dedi.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
UGM Klarifikasi AI LISA Soal Status Alumni Jokowi: Masih dalam Pengembangan
Desakan Pecat Menhut Raja Juli: Tanggung Jawab atas Banjir Bandang Sumatra & Evaluasi Kabinet
Kecaman Keras atas Konten Ferry Irwandi: Politisasi Derita Korban Bencana Sumatera
Banjir & Longsor Sumatera: Rocky Gerung Kritik Keras Kegagalan Mitigasi Pemerintah