Karena aspirasi pribadi tersebut pula dapat merusak tatanan negara. Seperti yang telah dilakukan oleh Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP, Silaban.
"Bila Kabinda punya aspirasi, mundur aja dari Kabinda nggak apa-apa. Tapi kalau masih menjadi Kabinda, dia harus netral," katanya.
Sebagai informasi, dalam pakta integritas yang ditandatangani oleh Yan Piet Moso, pada poin keempat tertulis, "siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada pilpres 2024, minimal sebesar 60% 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai presiden di kabupaten Sorong.
Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, menyebut pihaknya tidak pernah meminta Penjabat (Pj) Bupati Sorong untuk menandatangani pakta integritas yang salah satu poinnya berupa komitmen menangkan Ganjar Pranowo menjadi presiden.
"Jelas-jelas TPN tidak pernah melakukan, meminta orang, untuk menandatangani suatu dokumen yang namanya pakta integritas dan segala macam," tegas Arsjad, Rabu (15/11/2023).
Sumber: tvOne
Artikel Terkait
KPK Finalisasi Kerugian Negara Kasus Korupsi Kuota Haji 2024, Yaqut-Gus Alex Tersangka
SP3 Kasus Ijazah Jokowi: Keadilan Restoratif Terjungkirbalik, Kata Aktivis
Prodem Minta Polri Tetap di Bawah Presiden: Alasan, Dampak, dan Analisis Lengkap
SP3 Eggi Sudjana Bermasalah Hukum: Pengamat Soroti Pelanggaran KUHAP & Restorative Justice