GELORA.ME -Pemerintah harus menjelaskan kepada publik perihal kebijakan mengimpor beras di tahun politik, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
“Kenapa setiap tahun politik selalu impor beras? Ini kan publik mempertanyakan itu semua,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/9).
Menurut Ujang, jika pemerintah tidak bisa menjelaskan alasan impor beras kepada publik, maka wajar jika muncul asumsi adanya penyelewengan dana untuk menghadapi Pemilu 2024.
“Ini impor menjadi salah satu jalan tol, atau jalan mulus untuk mencari pundi-pundi pendanaan menopang pemilu. Kan bisa jadi begitu asumsi orang-orang,” kata Dosen Universitas Al Azhar Indonesia ini.
Artikel Terkait
KPK Geledah 3 Lokasi & Amankan Dokumen Kasus Suap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
Dokter Tifa Kritik Gelar Perkara Ijazah Jokowi: Hanya Ditunjukkan 10 Menit, Tidak Boleh Disentuh
Gus Yaqut Diperiksa KPK 8 Jam Soal Korupsi Kuota Haji, Kerugian Negara Rp 1 Triliun
Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa KPK Lagi: Fakta Kasus Korupsi Kuota Haji 2024