“Produksi minyak nasional pada 2021 secara total sebetulnya mencapai 658,52 ribu barel per hari. Pasokan ke dalam kilang untuk diolah jadi BBM hanya sebesar 538,61 ribu barel per hari. Sebanyak 119,91 ribu barel per hari jatah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kemudian diekspor. Sementara total kebutuhan produksi BBM RI dari kilang yakni sebesar 808,89 ribu barel per hari. Untuk memenuhi hal tersebut, kita melakukan impor minyak mentah sebesar 286,03 ribu barel per hari,” paparnya.
“Adapun guna memenuhi kebutuhan BBM nasional, pemerintah akhirnya melakukan impor kembali untuk produk BBM. Dengan rincian yakni gasoline sebesar 321,59 ribu barel per hari; gasoil 55,34 ribu barel per hari; minyak bakar 3,01 ribu barel per hari; Avgas 0,02 ribu barel per hari masih kurang, sehingga perlu (impor) sekitar 160,16 ribu barel per hari,” tambah Daniel.
Dia menuturkan, kebijakan BBM gratis akan mengurangi anggaran di sektor yang penting lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Dan dampaknya, bisa membuat masyarakat kecil menderita.
“Program pemerintah lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dll akan tidak mendapat anggaran akibat semua terserap ke BBM gratis,” terangnya.
Dia juga khawatir, jika hal itu diwujudkan, maka polusi udara dan pemanasan global akan melonjak drastis. Kondisi itu mengancam kesehatan masyarakat.
“Akan berdampak pada polusi udara dan global warming karena semua akan beralih ke mesin yang menggunakan BBM,” jelasnya.
Untuk itu, Daniel meminta masyarakat kritis menyikapi janji politik yang ditawarkan menjelang Pemilu 2024, agar tidak menyesal di kemudian hari.
“Masyarakat harus kritis untuk mengevaluasi apakah janji tersebut realistis atau justru menyesatkan, masyarakat sudah cerdas,” pungkasnya.
Video elite PKB, Syaiful Huda, yang mengungkap janji partainya akan menggratiskan BBM bikin geger. Huda menyatakan pihaknya menggratiskan BBM kalau partainya dan ketum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menang pada Pemilu 2024.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Polemik Utang Kereta Cepat Whoosh: Puan Maharani Tegaskan DPR dan Pemerintah Akan Bahas Tuntas
Nasib Gubernur Riau Abdul Wahid Usai OTT KPK 2025: Uang Rp1 Miliar Disita
Luhut Disebut Dewa Penyelesai Proyek Kereta Cepat Whoosh, Ini Faktanya
OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Fakta, Respons UAS, dan Kronologi Terbaru