KSAD Minta Media Tidak Ekspos Kekurangan Penanganan Bencana Sumatera

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak meminta media massa untuk tidak mengekspos kekurangan pemerintah dalam penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Permintaan ini disampaikan di tengah sorotan publik atas keterbukaan informasi bencana dan kritik dari organisasi pers terkait dugaan pembatasan pemberitaan.

Maruli mengakui adanya berbagai kekurangan dalam penanganan bencana. Namun, ia meminta agar kekurangan tersebut disampaikan langsung kepada pemerintah dan aparat, bukan melalui pemberitaan media massa.

"Kalau ada hal kekurangan pasti banyak kekurangan. Tolong informasikan kami kekurangan itu, jangan diekspose lewat media," kata Maruli di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Klaim TNI Bekerja Keras dan Korban Jiwa

Menurut Maruli, prajurit TNI saat ini bekerja membantu penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menyebut tiga anggota TNI meninggal dunia saat menjalankan tugas kemanusiaan tersebut.

"Anggota saya tiga orang meninggal. Ada dua keluarga yang suaminya meninggalkan rumah, keluarganya habis anak istrinya," ujarnya.

Ia menegaskan para prajurit telah bekerja siang dan malam, termasuk di tengah hujan, namun masih dinilai bekerja lamban oleh sebagian pihak. Penilaian tersebut, kata Maruli, tidak mencerminkan kondisi kerja anggota di lapangan.

Permintaan Kerja Sama dengan Media

KSAD juga menilai pemerintah membutuhkan dukungan media dalam situasi bencana. Ia meminta media dan aparat saling bekerja sama serta menyampaikan informasi langsung kepada TNI untuk perbaikan penanganan.

"Kita harus bekerja sama, kita harus kompak semua. Kasihan yang terkena bencana, kondisinya memang rumit," ujarnya.

Respons dan Kritik dari Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ)

Di sisi lain, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) menyampaikan sikap resmi mengenai dugaan pembatasan informasi bencana di Sumatera. KKJ menilai telah terjadi pembatasan informasi bencana secara masif dan sistematis dalam beberapa hari terakhir di wilayah Sumatera.

Praktik tersebut dinilai sebagai ancaman serius terhadap kemerdekaan pers, hak publik atas informasi, dan keselamatan warga di tengah situasi darurat bencana.