KSAD Minta Media Tak Ekspos Kekurangan Penanganan Bencana: Respons KKJ & Kontroversi

Dugaan Pola Pembungkaman Informasi

KKJ mengungkap sejumlah peristiwa yang dianggap mencerminkan pola pembungkaman informasi, di antaranya:

• Intimidasi aparat TNI terhadap jurnalis Kompas yang meliput bantuan internasional.
• Penghapusan total pemberitaan bencana di detik.com.
• Penghentian siaran dan praktik sensor diri oleh CNN Indonesia TV saat melaporkan kondisi langsung dari lokasi bencana.

KKJ menyebut laporan-laporan tersebut memuat kondisi faktual di lapangan yang bertolak belakang dengan narasi resmi pejabat negara. Rangkaian peristiwa ini dipandang sebagai upaya serius untuk mengendalikan arus informasi publik dan menutup fakta bencana yang sebenarnya terjadi.

Peringatan Pelanggaran Hukum dan Ancaman Demokrasi

KKJ menegaskan bahwa intimidasi dan pembatasan terhadap jurnalis merupakan serangan langsung terhadap kemerdekaan pers yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tindakan tersebut berpotensi memenuhi unsur pidana.

Selain itu, KKJ menilai negara diduga aktif membatasi hak atas informasi warga negara, yang melanggar Pasal 28F UUD 1945. Dalam konteks bencana, pembatasan ini dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keselamatan publik.

KKJ juga mengingatkan bahwa intervensi negara terhadap pemberitaan berpotensi menjadikan negara sebagai produsen disinformasi, bertentangan dengan prinsip keterbukaan dalam negara hukum dan demokrasi.

Tuntutan Komite Keselamatan Jurnalis

Atas dasar itu, KKJ mendesak:

1. Presiden RI untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada jurnalis yang mengalami intimidasi.
2. Presiden segera menetapkan status bencana nasional.
3. Presiden menjamin perlindungan penuh terhadap kerja pers di wilayah bencana.
4. Menghentikan pernyataan pejabat yang tidak sesuai fakta.
5. Memastikan publik memperoleh informasi yang akurat dan faktual.

KKJ juga meminta Dewan Pers berperan aktif dan perusahaan media menjamin keselamatan jurnalis serta menolak segala bentuk sensor terkait bencana di Sumatera.

KKJ merupakan aliansi 11 organisasi pers dan masyarakat sipil, termasuk AJI, LBH Pers, SAFEnet, IJTI, YLBHI, AMSI, Amnesty International Indonesia, PWI, dan PFI.