2. Menentang dominasi kekuasaan
Kaum feodal memiliki struktur kekuasaan yang kuat dan dominan dalam masyarakat. RG, dengan keberaniannya dalam menyuarakan kritik terhadap penguasa dan elit feodal, menjadi ancaman bagi kelangsungan dominasi mereka.
3. Memperjuangkan hak-hak rakyat
RG sering berbicara atas nama rakyat biasa dan memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini dapat membuat kaum feodal merasa terancam karena mereka tidak ingin kekuatan dan hak istimewa mereka tergerus oleh tuntutan masyarakat luas.
4. Mengancam keuntungan penguasa
Kaum feodal sering mendapatkan keuntungan dari sistem yang ada, mereka mendapatkan tunjangan tinggi dengan menjadi komisaris pada BUMN dan jabatan pemerintahan lainnya. Melalui jabatan itu mereka memperoleh keuntungan dari monopoli ekonomi. RG yang mengkritik dan menuntut perubahan terhadap praktik-praktik eksploitasi ini dapat mengancam keuntungan finansial mereka.
5. Membuka pandangan alternatif
RG cenderung memberikan pandangan alternatif dan inovatif terhadap tatanan sosial dan politik. Ide-ide baru ini bisa mengganggu kestabilan sistem feodal dan membuat kaum feodal merasa terancam atas eksistensi dan ajaran mereka yang sudah mapan.
6. Mengancam citra dan legitimasi
Kritikus yang tajam seperti RG dalam mengungkapkan kekurangan dan kesalahan kaum feodal dapat merusak citra dan legitimasi penguasa di mata masyarakat. Ini bisa mengakibatkan tuntutan untuk perubahan dalam sistem yang ada.“Sebagai masyarakat yang beradab, mari kita nilai kritik RG sebagai upaya dalam mendorong perubahan lebih baik dan kritik Rocky Gerung ini tidak layak untuk dipersekusi. Jika persekusi terhadap RG dan tokoh lainnya ada artinya negara sudah diliputi oleh kaum feodal yang anti demokrasi,” tutup CEO Narasi Institute tersebut. (*)
Sumber: herald
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Fakta, Respons UAS, dan Kronologi Terbaru
Dugaan Pembengkakan Biaya Proyek Kereta Cepat Whoosh: Fakta & Analisis Pakar Ekonomi
Prabowo Tegaskan Kereta Cepat Whoosh Tak Bermasalah: Fakta Utang & Komitmen Bayar
OTT KPK Jerat Gubernur Riau Abdul Wahid: Profil & Harta Rp4,8 Miliar Diungkap