Langkah Kabareskrim ini sejalan dengan pernyataan Menteri Kooordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Dikatakan Mahfud, pihaknya akan melakukan tiga langkah hukum terkait polemik Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu.
Pertama, langkah hukum pidana. Karena, sudah banyak laporan dan bukti-bukti digital dan saksi terkait tindak pidana. Kedua, adalah soal administratif. Hal itu perlu dilakukan karena Ponpes Al Zaytun memiliki badan hukum, yakni Yayasan Pendidikan Islam.
Ketiga, soal situasi sosial politik yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sumber: suara
Artikel Terkait
Koalisi Permanen Golkar Hanya Jargon? Telusuri Sejarah Inkonsistensi dan Pembelotan dari Era SBY hingga Jokowi
Analisis Republik Fufufafa Slank: Bahaya Laten Hingga Pemilu 2029 Menurut Mantan Pendukung Jokowi
Indonesia Kehilangan Peradaban? Analisis Kritis Adhie M Massardi Soal Etika dan Hukum
Bripka AS Tersangka Pembunuh Mahasiswi UMM: Motif, Ancaman Hukuman Mati, dan Pemecatan