Karena itu, dirinya meminta wakil rakyat untuk segera bertindak, ingat amanat yang sudah diberikan oleh konstitusi. Masyarakat butuh kehadiran pemerintahan yang sehat.
"Konstitusi memberi kewenangan bagi DPR untuk mengawal jalannya pemerintahan. Bila presiden sudah banyak menabrak aturan, ya dimakzulkan! Agar negara tidak dibajak semena-mena," ungkapnya.
"DPR mesti tampil membuat sejarah cemerlang, berpihak pada rasa keadilan rakyat, menyapu kekuasaan yang korup, mengkhianati sumpah jabatan dan sebagainya," pungkasnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya turun mengklarifikasi tentang pengakuannya yang akan cawe-cawe politik jelang Pilpres 2024.
Hal itu diungkapkannya melalui Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Ahmad Doli Kurnia di Istana Kepresidenan. Ternyata Jokowi ingin ada keberlanjutan.
"Tadi beliau sampaikan klarifikasi soal cawe-cawe, jadi konteksnya Presiden sebetulnya ingin menyampaikan kepada siapa pun yang akan menjadi penerus atau presiden dan wakil presiden pada periode akan datang, itu harus mempunyai persepsi yang sama dalam menghadapi realitas yang tidak mudah, tetapi peluangnya besar," katanya dikutip dari Tempo, Selasa (6/6/23).
Sumber: suara
Artikel Terkait
KPK Minta Noel Ebenezer Buka Suara Soal Parpol K di Sidang, Bukan di Media
Menteri PU Dody Hanggodo Terbata-bata Dicecar DPR Soal Anggaran Bencana, Ini Kronologinya
Prodem Ingatkan Prabowo: Bahaya Pemindahan Polri dari Bawah Presiden | Analisis Lengkap
Ahok Desak Jaksa Periksa Erick Thohir & Jokowi Soal Korupsi Minyak Mentah Pertamina