Atas adanya kondisi ini, Denny menarik lurus soal adanya pernyataan cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kontestasi politik 2024 ini.
Menurut dia, upaya untuk merebut Partai Demokrat yang dilakukan Moeldoko ini turut diketahui oleh istana dalam hal ini Presiden Jokowi.
Denny beranggapan kalau, apa yang dilakukan oleh Moeldoko ini sebagai salah satu cara dari istana untuk menggagalkan pengusungan Anies Baswedan sebagai capres yang juga turut didukung oleh Partai Demokrat.
"Jokowi bukan hanya memasang alat sadap, tetapi melalui Moeldoko, berusaha "mencopet" Partai Demokrat. Bayangkan, demi menggagalkan pencalonan Anies Baswedan, Presiden Jokowi sampai tega membajak partainya Presiden Ke-6 SBY," tutur dia.
Jika memang upaya tersebut bukan merupakan campur tangan istana, sejatinya Jokowi sebagai atasan dari Moeldoko kata Denny, harus bersikap atas PK tersebut.
Sebab, apa yang dilakukan oleh Moeldoko untuk merebut Partai Demokrat adalah upaya yang salah. Jokowi menurut Denny, layak untuk memecat Moeldoko sebagai KSP.
Namun, kondisi yang ada saat ini kata dia tidak seperti demikian, Jokowi seakan tidak tahu menahu kalau masih ada upaya PK yang dilayangkan Moeldoko ke MA.
"Saya berpendapat, Jokowi seharusnya tidak membiarkan Partai Demokrat dikuyo-kuyo Kepala Stafnya sendiri. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak tahu. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak setuju. Kalau ada anak buah mencopet, Presiden bukan hanya harus marah, tetapi wajar memecat Moeldoko," kata dia.
"Jokowi tidak bisa mengatakan "pencopetan" partai sebagai hak politik Moeldoko. Mencopet partai yang sah adalah kejahatan," tukasnya.
Sumber: tribunnews
Artikel Terkait
Status Bencana Nasional Banjir Sumatera: Kewenangan Penuh Presiden Prabowo Subianto
Jaksa Agung Mutasi Nurcahyo ke Kajati Kalteng, Ini Profil dan Kasus Besar Nadiem yang Pernah Ditanganinya
Polisi Gadungan Asal Magetan Tipu Perempuan Tuban Rp 170 Juta Lewat Modus Pacaran, Ini Barang Buktinya
Perbedaan Mendasar Kasus Ira Puspadewi dan Tom Lembong: Analisis Lengkap