Ini Tahun Politik Diduga Keras jadi Tahun 'Kolaboratif' Pemburu Rente Oknum Pejabat Negara

"Bisa dibayangkan kedepannya masa depan bangsa Indonesia ini seperti apa?. Jika semua sumber daya alamnya habis dirampok oleh orang- orang yang serakah dan egois. Apa jadinya masa depan anak cucu bangsa Indonesia ini? Tak dapat dibayangkan jika generasi penerus bangsa Indonesia ini akhirnya jadi 'peminta- minta' karena bangsanya yang sudah kere, " sindir Silaen.

Silaen mempertanyakan apa yang terjadi dengan kementerian/ lembaga dan komisi yang begitu banyak itu. Terkesan dilakukan pembiaran sistematis secara sadar dan terencana, sehingga diduga keras bahwa penegak hukum bangsa ini sudah rusak parah, bukan lagi sekedar masuk angin.

"Kekuasaan yang tumpang tindih sesama penegak hukum tersebut justru tidak lagi berpihak kepada kepentingan rakyat tapi mengabdi kepada kepentingan kekuasaan politik oknum pejabat-pejabat. Banyak kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat tidak direspon oleh penegak hukum, " imbuh Silaen.

Menurut Silaen, tugas penegak hukum seharusnya memberikan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Itulah tugas dan fungsi lembaga penegak hukum; KPK RI, Polri dan kejaksaan agung RI. Tapi sekarang malah sibuk urus dirinya sendiri.

"Tapi penegak hukum tersebut kompak diam seribu bahasa melihat penderitaan rakyat. Misalnya, kenaikan harga- harga bahan pokok masyarakat yang terdampak akibat adanya salah urus atau ikut 'cawe- cawe' perijinan yang dampaknya menghisap darah rakyat Indonesia, " jelas Silaen.

"Akibat kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh kementerian teknis terkait kelangsungan kebutuhan hidup rakyat sehari-hari. Maka harga- harga bahan pangan menjadi tinggi. Siapa yang menikmati keuntungan atas tingginya harga- harga kebutuhan pokok rakyat tersebut?, " tanya Silaen. []