Ini Tahun Politik Diduga Keras jadi Tahun 'Kolaboratif' Pemburu Rente Oknum Pejabat Negara

GELORA.ME - Aparat penegak hukum seharusnya menyelidiki dan menelusuri kebijakan pemerintah yang nyeleneh, yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat negara di kementerian teknis yang terkait langsung dengan hajat hidup rakyat sehari-hari.

Demikian disampaikankan oleh Samuel F. Silaen, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana).

"Yang paling membingungkan adalah banyak lembaga/ komisi negara dibentuk, tapi makin banyak kasus tidak beres di negara ini, seharusnya lembaga/ komisi dibentuk dengan tujuan dapat menyelesaikan berbagai pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat, namun sayangnya tidaklah demikian, " ujar Silaen di Jakarta (31/05).

"Seperti layaknya tubuh over obesitas apa karena terlalu banyak 'lemak' yakni lembaga/ komisi sehingga menyebabkan terlalu kegemukan yang berakibat tidak sehat maka perlu diamputasi. Tujuan lembaga atau komisi dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan yang mulia. Tapi kenyataannya tidak seindah di atas kertas, " ungkapnya.

Silaen menilai kondisi yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, seperti saling sandera- menyandera diantara pihak-pihak dilembaga/ Komisi tersebut. Istilah yang berkembang di lapangan ialah 'jatah' Freeman. "Perlu diketahui lembaga atau komisi itu sudah menghabiskan anggaran keuangan negara malah terlibat lagi meminta 'jatah' lagi, sungguh terlalu," kritik Silaen.

"Sepertinya mental dan akhlak bangsa ini sudah sangat rusak sekali. Disamping terjadi 'pemerkosaan' terhadap sumber daya alam Indonesia secara sadis. Semua aji mumpung, lalu apa lagi yang tersisa buat generasi yang akan datang jika sekarang dihabiskan? "sambungnya.