Toxic Leadership Kapolri Listyo Sigit: Analisis Krisis Komunikasi Pemerintahan Prabowo

Publik tidak membutuhkan presiden yang hanya bisa marah. Masyarakat mengharapkan pemimpin yang mampu mengerahkan seluruh energi kekuasaan negara untuk memberantas ketidakadilan, praktik politik sandera, manipulasi undang-undang, serta perilaku korup dan toxic leadership di tubuh pemerintahan.

Beban Multidimensi dan Krisis Komunikasi Pemerintahan

Beban pemerintahan Prabowo semakin multidimensi. Lingkungan internal presiden justru menjadi penyumbang terbesar carut-marutnya tata kelola pemerintahan. Contoh paling aktual adalah buruknya pola komunikasi pejabat negara, yang menjadi pemantik meluasnya kemarahan publik.

Tidak berlebihan jika dikatakan Pemerintahan Prabowo sedang dihadang krisis komunikasi. Krisis ini akibat kegagalan pejabat dalam memahami sentimen publik, menggunakan bahasa yang tulus, dan menerapkan komunikasi empatik. Pernyataan Kapolri di DPR adalah potret miskinnya budi pekerti pejabat negara dan cermin gaya komunikasi feodal yang tidak mendidik.

Harapan Rakyat: Pemimpin yang Berdamai dengan Diri Sendiri

Dihadapkan pada dekadensi moral dan kultural di lingkungan internal, loyalis Prabowo harus paham bahwa persoalan bangsa tidak selesai hanya dengan narasi "kemarahan presiden".

Obsesi bangsa ini sederhana: hadirnya sosok pemimpin yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Pemimpin yang menjunjung tinggi kehormatan rakyat dan menempatkan pada posisi terendah para pejabat hukum yang menjual kehormatan. Bagi pemimpin berdarah negarawan, mengungkap kasus dan mengganti pejabat bermasalah semudah membalik telapak tangan.

Ingat, sebesar apa pun kezaliman tidak akan pernah kuasa, tetapi sekecil apa pun kebenaran tidak akan pernah binasa.

Catatan: Opini atau tulisan ini merupakan tanggung jawab penulis sepenuhnya.