Kasus Ijazah Jokowi: Menunggu Keputusan Kejaksaan, P21 atau P19?

Skenario ini berpeluang membuat keaslian ijazah Jokowi tidak pernah dibuktikan secara hukum secara tuntas, sehingga kecurigaan yang diangkat oleh pelapor mungkin tidak terjawab secara resmi. Hal ini berpotensi menimbulkan antiklimaks dan membuat isu tetap hidup di publik.

Skenario Alternatif: P19 dan Keinginan Kepastian Hukum

Sebaliknya, keputusan P19 dapat mengindikasikan bahwa Jaksa menginginkan kepastian lebih tinggi sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan. Artinya, Jaksa mungkin ingin ada klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut mengenai status keaslian dokumen ijazah tersebut sebelum fokus pada perkara pencemaran nama baik.

Ini menunjukkan bahwa perspektif Jaksa bisa berbeda dengan penyidik. Sebagai penuntut umum yang akan "bertarung" di persidangan, Jaksa mungkin menginginkan fondasi fakta yang sangat kuat, termasuk kepastian atas objek yang dipermasalahkan.

Kepentingan Publik dan Janhi Kuasa Hukum

Pada intinya, kepentingan publik adalah kejelasan dan penyelesaian yang transparan. Masyarakat menginginkan kepastian hukum: apakah ijazah yang beredar itu asli atau palsu, sehingga polemik yang telah berlarut-larut dapat diakhiri.

Menarik untuk dicatat, kuasa hukum dari Roy Suryo dan kawan-kawan, Refly Harun, telah menyatakan bahwa kliennya bersedia meminta maaf kepada Presiden Jokowi jika nantinya ijazah tersebut terbukti asli di pengadilan. Pernyataan ini menawarkan resolusi yang sederhana dan langsung, asalkan pembuktian keaslian dilakukan.

Kini, semua mata tertuju pada langkah strategis Kejaksaan. Keputusan mereka tidak hanya akan menentukan arah proses hukum, tetapi juga berpotensi menjawab atau justru mengaburkan kebenaran materiil yang dipertanyakan publik.