Klaim Pemulihan Listrik Aceh 97% Dikritik: DPR & Ombudsman Minta Data Akurat

“Saat ini baru 60 persen listrik menyala di 18 kabupaten/kota yang terdampak. Saya minta seluruh menteri untuk melaporkan data yang benar kepada Presiden, jangan bohongi Presiden,” tegas Khalid pada Selasa (9/12/2025).

Ia memperingatkan, laporan data yang tidak benar dapat memperlambat penanganan bencana dan merugikan masyarakat Aceh.

Ombudsman Desak Penyampaian Informasi Faktual

Ombudsman Republik Indonesia juga meminta seluruh instansi terkait, termasuk Kementerian ESDM dan PLN, untuk menyampaikan informasi yang akurat dan faktual mengenai pemulihan listrik.

Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, menegaskan bahwa dalam situasi darurat, akurasi informasi sangat krusial. “Masyarakat tidak membutuhkan laporan yang dibuat untuk menyenangkan pimpinan. Sampaikan kondisi apa adanya,” ujarnya.

Ombudsman menemukan ketidaksinkronan antara klaim pemulihan 97% dengan fakta di lapangan, di mana banyak wilayah, termasuk bagian Banda Aceh, masih mengalami pemadaman.

Respons Pemerintah Aceh dan Kekecewaan Warga

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, membantah klaim Menteri Bahlil. Ia menegaskan bahwa informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan situasi nyata dan berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Warga dan tokoh masyarakat di Aceh menyatakan kekecewaan. Beberapa menyebut pernyataan Bahlil seperti ‘prank’ terhadap rakyat yang sedang dirundung bencana, sementara yang lain menilai hal ini sebagai bentuk komunikasi politik yang mengabaikan fakta di lapangan.