Ketegangan Jokowi dan PDIP: PSI Bongkar Jokowi Tak Pernah Dihargai Selama Jadi Presiden

Ketegangan politik antara Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali mencuat ke permukaan. Isu ini muncul setelah pernyataan mengejutkan dari Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali.

Pernyataan Kontroversial PSI tentang Hubungan Jokowi dan PDIP

Dalam Rapat Koordinasi Wilayah PSI se-Sulawesi Tenggara di Kendari, Jumat 21 November 2025, Ahmad Ali menyatakan bahwa Jokowi "tidak pernah dihargai" oleh partai yang dulu mengusungnya dalam dua kali Pilpres. Pernyataan ini langsung menarik perhatian publik dan menjadi sorotan utama dalam dinamika politik Indonesia pasca-kepemimpinan Jokowi.

Jokowi: Figur Rakyat Bukan Elit Partai

Menurut penjelasan Ali, perjalanan politik Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo hingga dua kali menjabat sebagai presiden merupakan representasi harapan rakyat, bukan didorong oleh elit partai. "Beliau didorong masyarakat untuk menjadi wali kota. Ketika dia menjadi wali kota, dia berkarya untuk masyarakat. Dia menjaga kepercayaan masyarakat," tegas Ali.

Ali menggambarkan bagaimana karier politik Jokowi yang disebutnya "dipaksa rakyat" untuk naik tingkat - dari Wali Kota, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI. Namun, dukungan besar dari publik ini tidak diimbangi dengan penghargaan dari internal PDIP.

PDIP Dinilai Hanya Manfaatkan Jokowi sebagai Alat Politik

Ahmad Ali dengan tegas menyatakan bahwa Jokowi justru hanya dijadikan alat politik oleh PDIP. "Beliau kemudian di partainya, yang dulu diklaim sebagai partainya, tapi tidak pernah dihargai di sana," ucapnya dalam forum tersebut.